MUNA, EDISIINDONESIA.id- Ratusan tenaga honorer kesehatan (nakes) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muna pada Jumat, 11 Oktober 2024. Mereka menuntut kejelasan dan keadilan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Kekecewaan mereka muncul karena nama-nama mereka hilang dari daftar peserta PPPK 2024, meskipun sebelumnya terdaftar dalam pendataan pra-finalisasi 2022.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, La Ode Muhamad Suhas Darul, mendesak agar data tenaga honorer yang terdaftar pada pra-finalisasi 2022 dimasukkan ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia juga meminta agar penerimaan PPPK dilakukan dalam satu sesi untuk memastikan kesamaan hak bagi semua tenaga honorer yang telah mengabdi selama belasan tahun.

Darul juga menyoroti banyaknya tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN dan mendesak pemerintah daerah, khususnya BKD, untuk memastikan nama-nama tersebut dimasukkan kembali.

“Kami tidak banyak menuntut, hanya keadilan,” tegas Darul.

Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi gaji tenaga honorer kesehatan yang sangat rendah, berkisar antara Rp 300-400 ribu, bahkan ada yang tidak digaji sama sekali.

“Ketidakakuratan data ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kami,” jelasnya.

Darul berharap pejabat sementara (Pjs) yang menjabat mau mendengarkan aspirasi mereka dan memperjuangkan hak-hak nakes yang tidak terdaftar. Ia mencatat bahwa lebih dari 425 tenaga honorer tidak terdaftar, sementara hanya sedikit yang terdata.

“Kami ingin semua nama yang masuk di pra-finalisasi bisa dimasukkan,” tutupnya.

Aksi demonstrasi ini menjadi bukti nyata tentang ketidakadilan yang dialami oleh tenaga honorer kesehatan di Kabupaten Muna. Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera bertindak untuk menyelesaikan permasalahan data dan memastikan keadilan dalam penerimaan PPPK 2024.(**)