KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di daerah.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. Asrun saat menghadiri Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2024.

Acara yang digelar di Mall The Park Kendari ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara, perwakilan Bank Indonesia, para Bupati/Pj Bupati se-Sulawesi Tenggara, rektor perguruan tinggi, serta perwakilan industri jasa keuangan.

Dengan mengusung tema “Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktuf” ini, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jasa keuangan dan mendorong akses yang lebih luas.

Asrun Lio menekankan pentingnya meningkatkan inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

“Pertumbuhan ekonomi Sultra didorong oleh berbagai sektor, termasuk pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Namun, kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Asrun Lio.

Selanjutnya, Asrun Lio menyampaikan bahwa saat ini, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara terus menunjukkan tren positif. Dimana, berdasarkan data OJK, indeks inklusi keuangan nasional saat ini sebesar 75,02%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sultra pada Triwulan II-2024 mencapai 5,54%.

Untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir 2024, pemerintah daerah akan terus memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Target inklusi keuangan nasional pada 2024 adalah 90%. Namun, berdasarkan survei terbaru, angka inklusi keuangan di Indonesia masih di bawah target. Oleh karena itu, kita perlu bekerja lebih keras untuk mencapai target tersebut,” ujar Asrun Lio.

Berkaitan dengan peran TPKAD, salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah memperkuat peran TPAKD di 16 dari 17 kabupaten/kota di Sultra telah membentuk TPAKD. Namun, masih terdapat 1 (satu) Kabupaten yang sedang proses untuk membentuk TPAKD yaitu Kab. Buton Tengah. 

“TPAKD diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan keuangan,” tambahnya.

Selain itu, Asrun Lio mengingatkan pentingnya sinergitas antar lembaga, stakeholders terkait dan pelaku usaha perlu kita jaga dan ditingkatkan dalam rangka pemerataan akses terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk juga akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak terjangkau oleh layanan keuangan (inklusi keuangan) di berbagai daerah.

Sekda juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cerdas dalam mengelola keuangannya.

Lebih lanjut, Asrun Lio menyampaikan apresiasi kepada OJK dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Sultra. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, OJK, BI, dan pelaku usaha jasa keuangan.

Asrun Lio berharap kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara ini mampu mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Sultra. (**)