KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Masyarakat Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) keluhkan penyaluran bantuan beras oleh PT Gerbang Multi Sejahtera (GMS).

Pasalnya, penyaluran bantuan beras tersebut dianggap tidak merata.

Salah satu perwakilan masyarakat yaitu dari Desa Tambolosu, Kecamatan Laonti, Bara mengungkapkan, bantuan yang disalurkan oleh PT GMS pada 15 Maret 2024 lalu, di Desanya ada sebanyak 14 Kepala Keluarga (KK) tidak menerima bantuan beras. Sehingga, Ia menduga ada diskriminasi dalam pembagian bantuan oleh beberapa oknum di Desa Tambolosu.

“Jadi bukan kali ini saja. Pada Tahun 2022, kami juga tidak dapat bantuan seperti masyarakat lainnya di Kecamatan Laonti,” ungkap Bara.

Kakek berusia 62 Tahun itu menuturkan, ketidakmerataan diduga disebabkan karena perbedaan pilihan politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baru-baru ini.

“Jadi kami memang beda pandangan dan pilihan politik, baik di Tahun 2022 saat Pilkades kemarin dan Pemilu 2024 kemarin,” sebut Bara.

Dia bilang, seharusnya pihaknya juga wajib untuk mendapatkan bantuan, sebab turut serta merasakan dampak terhadap aktivitas pertambangan PT GMS.

“Kami turut merasakan dampak aktivitas PT GMS, jadi kami juga mesti dapat bantuan. Jadi dalam setahun kami terima nanti dekat lebaran yaitu bantuan beras, kompensasi dan lainnya itu tidak ada,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan terkait adanya dugaan permintaan uang administrasi dan transportasi dari sejumlah oknum di Desa Tambolosu.

“Bagi masyarakat yang dapat bantuan dimintai uang senilai Rp 10.000 per KK, dengan dalih uang transportasi,” ungkapnya.

Sedangkan, Kepala Desa (Kades) Tambolosu, Tahir yang dikonfirmasi via pesan singkat dan panggilan telepon belum memberikan tanggapan.

Sementara itu, Humas PT GMS, Sakir menegaskan, bahwa dalam kebijakan perusahaan Desa Tambolosu itu tidak masuk dalam lingkar tambang.

“Totalnya yaitu sebanyak 4.000 paket bantuan, jadi tidak semua bisa tercover. Hanya berdasarkan data dan skala prioritas yang berada di wilayah masyarakat lingkar tambang,” tegas Sakir saat dikonfirmasi melalui sambungan telephone.

Terkait adanya dugaan permintaan biaya transportasi, Sakir membantah. Kata dia, bahkan pihaknyalah yang memberikan biaya transportasi ke warga Desa.

“Kami beri biaya transportasi Rp 1,5 juta per Desa untuk penyaluran bantuan beras,” ucap Sakir. (**)