KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Kuasa Hukum PT Fatwa Bumi Sejahtera (FBS), La Ode Kadir pertanyakan aksi unjukrasa yang dilakukan beberapa oknum masyarakat di areal jetty yang berada di desa Pitulua Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) pada 27 Desember kemarim.

Ia menilai, tuntutan masyarakat soal kompensasi lahan yang dilayangkan Guntur Cs tidak berdasar hukum. Pasalnya, areal jetty yang diklaim tersebut merupkan areal laut, meskipun demikian pihak perusahaan tetap memberikan konpensasi bagi masyarakat yang mengklaim sepanjang mendapat persetujuan atau diketahui oleh pemerintah desa setempat.

Kadir menjelaskan, perusahaan telah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mengklaim tanah di lokasi jetty sebagaimana dokumen infentarisasi klaim lahan garapan pada Maret tahun 2022. Hal tersebut diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa Pitulua, kepala desa Sulaho dan saksi-saksi lain.

Dengan adanya konpensasi lahan kepada masyarakat yang mengklaim tanah garapan diareal jetty tersebut, kata Kadir, membuktikan bahwa pihak perusahaan tetap memberikan konpensasi klaim lahan masyarakat, sepanjang dapat dibuktikan dan diketahui atau atas persetujuan pemerintah desa setempat.

Terkait aksi unjukrasa oknum masyarakat beberapa hari yang lalu, perusahaan secara tegas tidak akan memberikan konpensasi. Sebab berdasarkan peta dokumen infentarisasi klaim tanah garapan yang diketahui dan ditandatangani oleh pemerintah desa setempat, oknum-oknum masyarakat yang mengklaim lahan pada aksi tersebut tidak termasuk sebagai pengklaim lahan sebagaimana dokumen inventarisasi.

“Lahan mana yang diklaim massa aksi, pasalnya kami sudah memberikan konpesasi kepada masyarakat pengklaim halan di PT FBS,” kata Kadir saat ditemui di kediamannya, Jumat (29/12/2023).

Di sisi lain, perusahaan menyayangkan tindakan oknum masyarakat yang bernama Guntur cs, karena telah berulangkali melakukan aksi unjuk rasa dengan dalih menuntut konpensasi atas tanah garapan miliknya padahal faktanya perusahaan telah membayarkan konpensasi kepada yang bersangkutan sejak tahun 2022.

“Pemberian konpensasi kepada Gunturncs dapat dibuktikan secara sah oleh perusahaan,” ungkapnya.

Pihak perusahan juga menilai ada kejanggalan tindakan oknum masyarakat yang saat ini melakukan aksi unjuk rasa karena pada saat proses inventarisasi klaim tanah garapan bersama pihak pemerintah desa, oknum-oknum itu sama sekali tidak pernah melakukan keberatan.

“Klaim saat ini adalah suatu kejanggalan, lebih fatal lagi justru ada salah satu oknum masyarakat atas nama Guntur cs yang sudah menerima konpensasi namun masih tetap melakukan aksi unjuk rasa dengan tuntutan meminta konpensasi atas klaim lahan di lokasi jetty perusahaan,” pungkas Kadir. (**)