KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Luapan air akibat curah hujan seyogyanya merupakan hal biasa bagi petani, namun beda ceritanya jika luapan tersebut merupakan lumpur.

Hal itu terjadi di tiga Desa di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Banjir lumpur selain mencemari sungai, lumpur yang diduga akibat limbah perusahaan tambang PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) bekerja sama dengan Perusda justru merusak tanaman milik warga terutama padi.

Ansal salah satu warga Desa Pesauha, Kolaka mengungkapkan bahwa banjir lumpur itu berdampak di sawah warga di tiga desa. Sehingga mengakibatkan ratusan hektar sawah milik warga gagal panen. Termasuk miliknya.

“Kalau saya punya sawah ada sekitar setengah hektar tapi warga lain di desaku Pesauha ada sekitar 50 hektar, lalu di desa Palambua 90 hektar dan desa Tobotobo sekitar 20 hektar. Akibatnya semua sawah gagal panen,” kata Ansal kepada media ini saat dihubungi melalui whatshap, Minggu (9/4/23).

Ia juga menjelaskan bahwa banjir ini diduga akibat dari pertambangan nikel perusahaan daerah dan PT. PMS yang berada di desanya. Karena jaraknya kurang lebih 10 kilo meter. Berada di atas bukit dan sawah milik masyarakat berada dibawah.

Kemudian, bencana banjir ini bukan hanya kali ini saja kata dia. Sebab setiap hujan pasti banjir, akan tetapi pada tanggal 5 April 2023 lalu paling parah.

“Dulu itu banjirnya hanya airnya saja berwarna merah, tapi sekarang terlalu parahmi karena kalau banjir sudah lumpur berwarna merah baru ketinggiannya sudah sampai lutut orang dewasa, bagaimana mau bisa jadi padi’ta kalau sudah lumpur mi yang masuk di sawah’ta. Di tambah lagi sudah masuk di rumah,” ungkapnya

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Andi Rahman mengecam akivitas perusahaan daerah yang bekerjasama dengan PT. PMS, karena diduga telah merusak lingkungan dan tempat pencarian masyarakat.

“Kami sangat mengecam. Karena sekelas perusahaan daerah itu tidak bisa melihat aspek-aspek dampak lingkunganya, sehingga merusak sawah-sawah milik masyarakat,” tegas Andi

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi ia bersama dengan pihaknya. Menemukan ada kerugian masyarakat yang sangat besar.

“Sebab sebelum terjadinya banjir. Ketika tiba waktu panen padi dalam satu hektar saja masyarakat bisa mencapai sebanyak 100 karung. Tetapi setelah terjadi banjir lumpur diduga akibat aktivitas perusahaan, bahkan setengah dari 100 itu masyarakat tidak dapat,” jelasnya

Selain itu, ia juga terus mengumpulkan data untuk menindak lanjuti perusahaan tersebut. Karena pihaknya menduga ada pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan.

“Sebab pihak perusahaan tidak memiliki penampungan pembuangan limbah, kami menduga akibat dari itu sehingga masyarakat menjadi korban, lalu kami akan menyurati stekholder terkait untuk menindak lanjuti kejadian tersebut,” tukasnya. (**)