EDISIINDONESIA.id – Larangan dari Presiden Joko Widodo untuk buka puasa bersama dilingkungan ASN dan masyarakat sipil belakangan dinilai tidak arif dan tidak adil. Hal itu diutarakan Din Syamsuddin.

“Tidak arif dan tidak adil,” ujarnya seperti dikutip dari kantor berita politik RMol.

Menurutnya larangan itu menjadi tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama untuk menjalin silaturahmi.

Sementara, dinilai tidak adil karena alasan surat edaran yang dikeluarkan Seskab Pramono Anung itu terkesan mengada-ada, yaitu masih adanya bahaya Covid-19.

“Bukankah Presiden sendiri melanggar ucapannya sendiri dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang mewah dan mengundang kerumunan?” kata mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.

Tak hanya itu, Din juga mempertanyakan belakangan Presiden Jokowi justru sering berada di tengah kerumunan dalam setiap kunjungannya.

Atas dasar itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai kebijakan larangan bukber untuk pejabat pemerintah dan masyarakat tersebut sangat tidak bijak. (EI/net)