MUBAR, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) setujui secara resmi akan masuknya sepuluh gerai Indomaret di Kabupaten tersebut.

Penjabat Mubar, Bahri mengatakan sampai saat ini belum ada kesepakatan secara resmi antara Pemkab Mubar dengan Indomaret.

“Kami belum melakukan persetujuan resmi, dikarenakan kami belum melakukan konsultasi publik,” kata Bahri, Rabu (28/12/2022).

Bahri menyampaikan pihaknya masih menerima permohonan investasi dari DONAT untuk membuka 10 gerai Indomaret di Mubar.

Lanjutnya, atas surat dimaksud ia memanggil pihak Indomaret menghadap, tetapi saat pertemuan ia didampingi, karena takut sesuatu terjadi disana. Sebab, pernah ada kejadian daerah tertentu dan ditangkap kepala daerahnya gara-gara ada transaksi.

“Olehnya itu, saya minta didampingi dari asosiasi pemerintah desa dan Kasatpol PP dengan tujuannya supaya mereka melihat tidak ada transaksi disana,” ungkapnya.

“Kemudian, saya minta waktu kepada kami untuk melakukan konsultasi publik, karena kenapa saya harus menghitung dari sisi positif dan sisi negatifnya,” sambungnya.

Orang nomor satu di Mubar ini menilai dari sisi positif akan membangun gerai Indomaret di tanah masyarakat dan membuka untuk UMKM.

“Dan semua hasil holtikultura bisa dijual dari hasil masyarakat dan bisa merekrut 100 pekerja yang ber- KTP Muna Barat, ekonomi pasti jalan dimana Indomaret, ekonomi pasti hidup, hari ini kita tidak bisa menolak investasi, karena ini kebijakan langsung dari presiden,” tegasnya.

Dia menambahkan sementara untuk aspek negatifnya ini akan mematikan usaha kecil, usaha mikro, maka pihaknya akan menentukan lokasinya di mana yang cocok.

“Jadi langkah-langkah yang saya sudah lakukan adalah langsung mengumpulkan mahasiswa se-Kabupaten Mubar di Kendari, saya lontarkan masuknya gerai Indomaret di Mubar,” ungkapnya.

Kemudian, ia sampaikan kesemua OPD, kepala desa ada permintaan pihak investasi seperti ini dan hasilnya mahasiswa, OPD dan kepala desa setuju, tetapi dengan catatan.

“Jadi masukannya investasi gerai Indomaret di Mubar belum diresmikan dan disetujui saya lakukan konsultasi publik terdahulu baru bisa mengambil keputusan,” Pungkas Mantan Lurah Bau-bau ini. (**)