KONUT, EDISIINDONESIA.id- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki utang kepada Pihak EO (Event Organizer) Gerbong Solusi Management (GSM) Kendari sebesar Rp 1,9 Miliar.

Hal tersebut, dikerenakan Pemda Konut menyeleggarakan kegiatan lebih 13 event yaitu kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 15, Dekorasi Stand Pameran Konut pada kegiatan HPN 2022, Rapat Kerja (Raker) dan Pengukuhan Pengurus Ikatan Alumni (IKA) Smanwa, Isra Mi’ Raj FTI, Kandepang Rujab Bupati dan Aula Konasara.

Lanjut, Pengukuhan Remaja Mesjid, Dinas Kesehatan Konut, Pelatihan Potensi SAR, Acara Nikah Rano, PKK Konut, Dekor Stand Pameran Hut Sultra di Bau Bau dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit.

Direktur GSM Kendari, Ary Harianto Nuhung menyebutkan bahwa seluruh kegiatan event tersebut diorder lewat bagian Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemda Konut, Ery Astuti Husainy.

Kata dia, bahwa pihaknya dijanji pembayaran dimulai pada bulan Juni 2022, tapi tak kunjung dibayarkan juga sampai akhirnya Kabag Umum Pemda Konut bersama GSM Kendari menandatangani perjanjian pembayaran seluruh kegiatan tersebut yang akan dibayarkan lewat anggaran APBD perubahan pada Oktober 2022.

“Sudah sampai bulan Desember ini pihak Pemda Konut juga belum membayarkan sesuai kontrak perjanjian yang ditandatangani. Akibatnya dari itu operasional GSM Kendari, agak terganggu mulai dari pembayaran gaji karyawan yang tertunda sampai 4 bulan, sampai pembayaran ke vendor-vendor lain,” ucapnya melalui rilis yang diterima fajar.co.id, Minggu (11/12).

Selain itu, Pop sapaan akrab Direktur GSM ini menekankan, jika tidak ada respon dari pihak Pemda Konut khususnya bagian Kabag umum Pemda Konut, untuk menyelesaikan masalah ini pihak GSM Kendari akan menempuh ke jalur hukum.

Sementara itu, Pemerintah Konut mengklarifikasi pernyataan Event Organizer (EO) Gerbang Solusi Management (GSM).

Kabag Umum Pemda Konut, Ery Astuti Husainy mengungkapkan terkait tunggakan piutang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Lanjutnya, mestinya persoalan seperti ini harus didudukan secara bersama-sama. Tanpa harus digaungkan lewat media sosial.

“Ini hanya persoalan waktu saja. Pihak Pemda bukan berpangku tangan. Kami terus menjalin berkomunikasi dengan pihak gerbong. Dalam waktu dekat kita selesaikan. Kami juga sudah ada beberapa yang kami bayar dan tetap upayakan apa yang menjadi tanggungjawab kami,”pungkasnya.(edisi/fajar)