KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Setiap Partai Politik harus mempersiapkan kader yang cukup mumpuni dan melakukan konsolidasi dengan baik untuk bagaimana mendekati masyarakat pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Pengamatan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof. Dr. Eka Suaib. Ia mengatakan bahwa kecenderungan pemilih tidak terlalu bergeser dari pilihan-pilihan yang sudah ada.

Dimana, berdasarkan hasil Pemilu tahun 2019 lalu, partai-partai yang cukup besar diantaranya yaitu, Partai PAN, Golkar, Demokrat, PKS, Nasdem, dan juga PDIP. Namun perlu diingat bahwa dari komposisi pemilih yang ada di Sultra bertambah lebih signifikan seperti halnya pemilih-pemilih milenial.

Sehingga kata dia, Partai Politik harus mempersiapkan strategi yang efektif dan cara yang lebih cerdas agar para pemilih milenial menjadi tertarik untuk memilih partai tersebut.

“Jadi sudah saatnya memang partai politik meninggalkan cara-cara yang konvensional, seperti melakukan mobilisasi dengan mempergunakan orang -orang populer,” katanya, Sabtu (12/11/2022).

“Hal semacam itu merupakan cara-cara yang sudah lama, saya kira perkembangan zaman sekarang harus ada cara yang lebih cerdas dan efektif,” tambahnya.

Bahkan menurutnya, kebanyakan politisi masih banyak menggunakan cara lazim yaitu politik uang. Karena para politisi tidak mempunyai keyakinan yang kuat untuk mendekati pemilih. Sehingga politisi merasa yakin dengan cara memberikan uang dapat mempermudah dirinya untuk meraih simpati pemilih.

“Itu konsekuensi yang dihadapi sebetulnya pada satu bentuk proses pemilihan yang mempergunakan sistim proporsional terbuka yang dalam hal mana, kompetisi itu adalah sangat ketat,” ungkapnya.

Sehingga kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ataupun elemen masyarakat sipil harusnya tidak asal ikut-ikutan untuk membenarkan praktek politik uang.

Karena politik uang itu adalah anomali demokrasi. Yaitu politisi tersebut terpilih karena dia punya sumber daya yang cukup banyak dan juga dia punya kapasitas.

Menurutnya, hal itu merupakan problem demokrasi, sehingga rakyat perlu diberikan edukasi yang baik dan sebaiknya lebih mengedepankan bagaimana rekam jejak yang ada.

“Meskipun kita sadar bahwa sekarang itu pemilu yang membutuhkan banyak uang. Tapi banyak uang pun bukan jaminan untuk terpilih,” katanya m

“Karena beberapa kasus sebetulnya meskipun banyak uang tapi tidak dibarengi oleh kapasitas dan rekam jejak yang cukup baik, itu juga tidak terpilih,” tutupnya. (**)