MUBAR, EDISIINDONSIA.id – Untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) disiplin kerja, Penjabat Bupati Mubar (Mubar) Dr Bahri bakal menerapkan absensi berbasis digital, karena masih rendah tingkat kedisiplinan ASN dilingkup Pemkab Mubar.

Hal ini disampaikannya saat memimpin apel gabungan setiap Senin, di Halaman Kantor Sekretariat Kabupaten Mubar, Selasa (13/9/2022).

Menurut Bahri untuk memastikan kedisiplinan ASN masuk kantor, dalam waktu dekat ini akan melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kabupaten Bandung terkait pemanfaatan sistem digitalisasi pemerintahan.

“Untuk saat ini saya akan tertibkan dulu absensi PNS berbasis elektronik, tidak usah kita malu kita ambil sistemnya kita terapkan di Mubar, dengan adanya itu akan ketahuan siapa saja PNS yang tidak masuk kantor,” ucap dia.

Lanjutnya, ia sudah selalu ingatkan pada aparatur serta para kepala desa terkait kedisiplinan ASN yang diatur dalam PP 59 tahun 2021 sudah sangat jelas terkait kedisiplinan, karena kedisiplinan merupakan kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan laranganya sesui ketentuan perundangan-undangan.

“Dalam Pasal 3 khususnya ada kewajiban PNS mentaati waktu, hasil evaluasi saya berdasarkan penyidikan dan pengamatan saya untuk disiplin kerja masih rendah,” ujar dia.

Pj Bupati Mubar menegaskan sebenarnya tingkat kedisiplinan masih rendah ini tergantung pengawasan lengkap yang dilakukan oleh atasnya, tetapi kalau pengawasanya cuek pegawai yang dimaksud tidak akan terdeteksi ketika tidak masuk kerja apalagi tidak melakukan pengawasan secara berjenjang tampa pengawasan terjadi kosong-kosong saja sampai berminggu-minggu tidak diberi teguran.

“Olehnya itu, kita akan kenakan disiplin PNS dan saya minta untuk ditegakkan,” tegasnya.

Alumni IPDN O7 Jati Nangor ini memerintahkan Kabag organisasi, Kabag pembangunan Bappeda dan sekertarisnya untuk berangkat di Kabupaten Bandung untuk mempelajari sistem berbasis digital.

“Saya sudah diskusi dengan Bupati Bandung banyak aplikasi yang kita gunakan khususnya memastikan kehadiran pegawai, disana ada aplikasinya bagus berbasis android jadi hanya bisa absen di kantor,” ungkapnya.

Demi kedisiplinan ASN, orang nomor satu di Bubar ini memastikan bulan depan setelah MoU dengan Kabupaten Bandung terkait pemanfaatan dengan berbagai sistem digitalisasi pemerintahan. Ia pastikan tidak ada lagi pegawai yang tidak masuk kerja.

“Saya akan cek perhari siapa saja yang tidak masuk kerja dari sistem tersebut, kalau ia tidak masuk kerja akan ketahuan rekapitulasinya sangat jelas tidak bisa lagi bohong dan beralasan,” terangnya.

Dia menambahkan padahal sudah sangat jelas bicara disiplin pegawai ketaatan mengikuti seluruh kewajiban dan karangan kesanggupan mengikuti seluruh kewajiban dan larangan sangat jelas.

“ASN itu masuk kerja sesuai peraturan perundangan-undangan yang terjadi banyak yang tidak masuk kerja. Olehnya itu, mulai bulan depan kita berbasis digital saja jika masih abai dengan kewajibannya sangksi menanti salahsatunya TPP tidak akan dicairkan,” pungkasnya. (**)