MUBAR, EDISIINDONESIA.id- Sebagai tolak ukur dan bentuk bahan evaluasi terhadap kinerja OPD, Pj. Bupati Kabupaten Muna Barat, Dr. Bahri dan Kepala OPD telah menandatangani perjanjian kontrak kinerja.

Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan disela-sela pelaksanaan apel gabungan lingkup Pemkab Mubar, di halaman kantor Bupati Mubar, Senin (22/08/2022)

Bahri mengaku setelah memberikan kesejahteraan (TPP) terhadap pegawainya maka yang harus dilakukan oleh ASN nya adalah berlari untuk meningkatkan kinerjanya.

“Hari ini kita sudah tandatangani perjanjian kinerja biar jelas apa yang dikerjakan dan apa output yang dihasilkan nantinya,” kata Bahri.

Jebolan STPDN angkatan 07 itu mengungkapkan capaian kinerja yang masuk dalam kontrak kinerja itu adalah sudah tercantum dalam program APBD tahun 2022.

“Kontrak itu untuk mengukur kinerja kepala OPD yang sudah diperjanjikan lewat kontrak kerja. Ketika saya evaluasi jadi enak, tercapai gak target kinerjanya,” lanjutnya.

Mantan Kabag Umum STPDN ini juga mengaku dengan kontrak kinerja itu memudahnya dirinya dalam menata birokrasi nantinya.

“Capaian kinerja menjadi tolok ukur dalam reformasi birokrasi. Bukan karena kedekatan atau spoile sistem seperti yang diisukan saat ini,” cetus Bupati.

Untuk itu, seluruh ASN baik pejabat eselon, pejabat administrator, pejabat pengawas dan fungsional serta staf untuk terus meningkatkan kompetensinya, menguasai bidangnya, merubah pola pikir dan budaya kerja, serta melakukan inovasi-inovasi sesuai tupoksinya.

“Kita hadir untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kita harus layani masyarakat bukan kita dilayani masyarakat. Lakukan inovasi dan tingkatkan kompetensi sehingga apa yang tertulis dalam kontak kinerja bisa kita capai,” ujar mantan Lurah di Bau-bau ini.

Bahri juga menyebut dalam waktu dekat akan melakukan reformasi birokrasi terhadap pejabat eselon dua.

“Setelah menata eselon dua saya akan banyak keluar daerah untuk mencari anggaran agar bisa masuk di Muna Barat. Termasuk proyek-proyek infrastruktur dan program lain. Kalau hanya kita andalkan APBD yang jumlahnya sekira 700 miliar tidak sebanding dengan banyaknya program prioritas kebutuhan masyarakat,”Pungkasnya”.(**)