WAKATOBI, EDISIINDONESIA.id – Mulutmu Harimaumu. Peribahasa ini yang pantas disematkan kepada Bupati Kabupaten Wakatobi, Haliana.

Diduga akibat kebiasaan buruk Bupati yang kerap menggosip dan bercerita hampir pada setiap kesempatan terkait ketidak harmonisan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kolaborasi pembangunan daerah saat ini, Ketua DPRD Hamiruddin beri tanggapan menohok.

Menurut Hamiruddin, DPRD menegaskan untuk membangun tatanan pemerintahan yang baik, pemerintah daerah tidak perlu bercerita di jalanan apalagi sampai ke acara-acara adat.

Sebab kata dia, lembaga DPRD punya kantor yang jelas untuk membahas strategi pembangunan daerah.

“Harapan kami, mari kita bicarakan jika ada persoalan didaerah, jangan dulu diteriakan di jalanan dan acara-acara adat itu sebelum sampai ke kantor DPRD karena DPRD itu punya kantor yang jelas, tempat dan alamatnya juga jelas,” sindirnya.

Hal itu disampaikan Hamiruddin dalam forum rapat Koordinasi Percepatan Aksesibilitas Udara ke Wakatobi yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra, Rabu 27 Juli 2022.

Hamiruddin mengungkapkan, pada dasarnya DPRD mendukung setiap program pembangunan Pemda, bukan hanya persoalan penerbangan yang menyangkut Pariwisata, namun juga mengenai mobilitas masyarakat setempat.

Mengenai persoalan Subsidi penerbangan, Ketua DPRD meminta kepada Pemda untuk mengajukan skema dan analisis yang rasional, sebab DPRD juga akan menanggapi secara rasional.

“Silahkan Pemda ajukan skemanya seperti apa disertai analisisnya yang rasional, tentu kami di DPRD juga akan rasional menanggapinya,” pungkas Hamiruddin.

Sebelumnya, Bupati Haliana mewacanakan akan memberikan subsidi kepada Wings Air agar bisa kembali membuka rute penerbangan ke Wakatobi pasca resmi tidak beroperasi sejak 8 Juli 2022 lalu.

Dalam rapat bersama Pemprov Sultra itu, pihak Lion mengajukan Deposit jaminan senilai Rp6 miliyar kepada Pemda setempat.

Disimpulkan, akan dibentuk tim-tim kecil guna mengkaji hal dimaksud, Seperti teknis terkait mekanisme subsidi berupa jumlah block seat, tarif per seat, frekwensi penerbangan, rute dan jadwal penerbangan..(**)