KENDARI, EDISIINDONESIA.com- Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Citra Silika Mallawa (PT. CSM), kembali mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Jaringan Advokasi dan Pemerhati Hukum (JAPEMKUM) menilai adanya dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara itu.

Koordinator JAPEMKUM, Hersan dalam keterangannya kepada awak media, Rabu, (30/03/2022) mengatakan bahwa terdapat keganjilan pada dokumen IUP OP yang dimiliki oleh PT. CSM dimana dalam dokumen tersebut ada perbedaan luasan wilayah serta jangka waktu berlakunya. Padahal diketahui nomor keputusan serta tanggal terbit sama.

“Surat keputusan bupati kolaka utara yang ditanda tangani oleh bapak rusda mahmud bernomor 540/62 tahun 2011 tentang peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi tertanggal 14 Maret 2011 tersebut ditemukan ada dua. Yang pertama luas wilayahnya 20 Ha dengan masa berlaku selama 10 tahun yakni sampai 14 maret 2021, dan yang kedua luas wilayahnya 475 Ha dengan masa berlaku selama 15 tahun yakni sampai 14 maret 2026” ungkap Hersan

Ada keraguan  terhadap dokumen IUP yang kedua menurut Hersan, dimana diterangkan bahwa jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi tersebut adalah 15 tahun, namun pada tahapannya hanya merinci Konstruksi selama 1 tahun dan Produksi selama 9 tahun artinya hanya 10 tahun jangka waktu tahapan kegiatannya.  

“Karena itu Kementerian ESDM melalui Direktoran Jenderal Minerba harus mengevaluasi kembali terhadap dokumen yang diajukan oleh PT. CSM, dan persetujuan RKAB yang telah dikeluarkan harus dibatalkan apa bila ditemukan adanya pelanggaran ataupun pemalsuan dokumen tersebut” sambungnya

Sebelumnya juga diketahui pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pernah melayangkan surat kepada Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minerba yang pada poinnya tidak mengakui adanya IUP Operasi Produksi PT. CSM dengan luas 475 Ha.(**)