KENDARI, EDISIINDONESIA.com – Bola panas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir hingga menjadi polemik sejak diusulkan oleh sejumlah elite partai.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang pertama kali mengembuskan isu penundaan Pemilu 2024.

Muhaimin mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi sebelum menyampaikan usulan itu. Sejumlah pro kontra pun menghiasi wacana tersebut.

Salah satu sikap yang ditunggu adalah partai Golkar, dimana partai pemilik suara 14,7 persen pada Pemilu 2019 lalu ini belum menentukan sikapnya.

Apalagi pasca Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto mengaku menerima aspirasi dari petani sawit yang ingin masa jabatan Presiden diperpanjang.

Aspirasi tersebut datang dari petani daerah Kandis, Kampung Libo Jaya, Siak, Provinsi Riau, saat Menko Airlangga melakukan kunjungan kerja.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae menyampaikan saat ini pihaknya memang belum menentukan sikapnya ihwal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Golkar sampai saat ini belum pernah ada sikap bahwa itu perlu ada penundaan. Ketua umum kita mendapat aspirasi dari petani di Riau. Aspirasi itu disampaikan katanya ke anggota DPR RI, akan dibicarakan juga dengan partai politik lain. Bukan Golkar menyatakan sikap akan meminta penundaan Pemilu,” kata Ridwan Bae, Sabtu (5/3/2022).

Menurutnya sebagai kader partai, dirinya tentu akan menunggu dan patuh terhadap segala bentuk keputusan DPP Golkar.

“Dalam dunia politik, kalau kita sudah menyatakan sikap berpolitik. Maka hak politik kita sudah diambil alih oleh partai, saat partai mengatakan A maka kita kader Golkar harus ikut mengatakan A,” timpal mantan Ketua DPD I Golkar Sultra itu.

“Tentu apa yang diputuskan oleh partai adalah yang terbaik untuk rakyat dan bangsa kita. Dalam dunia politik tidak bisa ada (sikap) pribadi di situ. Kita hanya berhak bicara di internal,” pungkasnya. (**)