EDISIINDONESIA.com – Pemerintah Pusat terus berupaya mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada perayaan libur Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang.

Teranyar, Pemerintah sudah menetapkan kebijakan pengendalian Covid-19 selama periode Natal dan Tahun Baru 2022.

Juru Bicara Pemerintah untuk penangan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, mengatakan, ada penyesuaian pengaturan aktivitas masyarakat serta mobilitas yang diatur menyesuaikan data kasus dan kondisi riil di lapangan.

Hal ini, kata dia, guna mengantisipasi penularan Covid-19 selama masa libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang.

“Pada prinsipnya Pemerintah akan tetap mendukung kegiatan masyarakat asalkan dilakukan secara terkendali,” kata Prof Wiku secara daring baru-baru ini.

Di samping itu, ia juga menyampaikan selama satu pekan terakhir terdapat 20,37 persen Kabupaten/Kota, 21,9 persen Kecamatan dan 22,96 persen Desa/Kelurahan secara nasional yang melaporkan kepatuhan memakai masker kurang dari 75 persen total masyarakat yang terpantau.

Sedangkan, terkait dengan kepatuhan menjaga jarak dalam sepekan terakhir terdapat 23,71 persen Kabupaten/Kota, 23,78 persen Kecamatan dan 21,91 persen Desa/Kelurahan secara nasional dengan kepatuhan kurang dari 75 persen total masyarakat yang terpantau.

Baik di wilayah pulau Jawa-Bali dan non Jawa-Bali tingkat kepatuhan per Kabupaten/Kota mayoritas sudah cukup tinggi.

Walau masih terdapat keberagaman di tiap pulaunya masyarakat dapat mengupdate kepatuhan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing di alamat https://covid19.go.id/monitoring-kepatuhan-protokol-kesehatan.

“Kedepannya diharapkan pemerintah daerah setempat bersama dengan posko-posko yang terbentuk di bawahnya terus meningkatkan kegiatan pencatatan dan pelaporan di berbagai fasilitas publik,” tegas Prof Wiku.

“Khususnya menjelang periode Natal dan Tahun Baru agar setiap potensi penularan Covid-19 dapat dicegah secara dini oleh masyarakat,” pungkasnya. (red/EIn)