HMI Kendari Minta Penggunaan Dana Puluhan Miliar KONI Sultra Diaudit

Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan.

EDISISINDONESIA.com – Penggunaan dana APBD yang mencapai kurang lebih Rp 30 miliar di kantor KONI Sultra harus dipertanggungjawabkan.

PON XX Papua memang baru saja selesai akan tetapi ada dugaan pelanggaran seperti pengadaan peralatan cabor dimana sejumlah cabor tidak memiliki kontrak pembelian.

Selanjutnya, ada yang anggaran pengadaan di atas Rp 200 juta tanpa tender.

Tidak hanya itu, ada pengadaan seragam kontingen, mulai dari baju hingga sepatu  disinyalir prosesnya menyalahi aturan hingga bendahara umum KONI Sultra enggan menandatangani kwitansi.

Sementara soal harga penginapan di Papua, penggunaan mobil rental dan konsumsi pertanggungjawaban dananya harus memiliki kejelasan.

Informasi ini sampai ke telinga Ketua HMI Cabang Kendari, Ujang Hermawan.

Ia mengaku sudah mendapat informasi terkait adanya dugaan persoalan penggunaan anggaran di KONI Sultra tersebut.

Kata dia hal apapun soal uang rakyat harus mendapat perhatian istimewa. Sebab pertanggungjawabannya harus jelas.

“Ini wajib jadi atensi semua pihak termasuk Gubernur Sultra untuk mendorong dana hibah KONI diaudit, setelah berakhirnya PON di Papua,” katanya di Kendari, Selasa (09/11/21).

Lanjut Ujang, Kepolisian dan Kejaksaan pun harus segera mengambil langkah yang tegas, karena ketika berbicara dugaan penggunaan anggaran yang salah berarti ada indikasi korupsi.

“Dari awal pasti ada yang salah, misalnya soal pengadaan barang, kalau bendahara dan tim pemeriksa tidak mau bertanda tangan berarti ada sesuatu yang tidak beres,” terang Ujang.

Ia mengultimatum, pihaknya akan mengawal dugaan kasus ini agar diusut hingga ke akarnya. Termasuk soal sewa hotel, makanan juga penggunaan mobil rental.

“Saya juga dapat informasi ada pengadaan peralatan mencapai miliaran. Nah ini harus dilihat sesuai atau tidak. Jangan sampai ada tempat pembelian lebih murah, terus pembeliannya diatur untuk mendapatkan keuntungan,” jelas alunmi FISIP UHO ini.

Sementara itu, Tim Pemeriksa Peralatan Cabor KONI Sultra, Arifin L Godo, membenarkan jika proses pembelian peralatan cabor ada yang tidak memiliki kontrak.

“Mohon maaf saya tidak bisa jelaskan semuanya. Nanti kalau diminta penjelasan secara resmi pasti saya beberkan semua. Saya akan buka secara menyeluruh,” singkatnya. (EI)

Comment