KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Kinerja perdagangan luar negeri Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Juni 2026 mencatat peningkatan nilai ekspor. Namun, di sisi lain, nilai impor justru melonjak sangat tajam. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan diversifikasi komoditas ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak terus bergantung pada sektor pertambangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, nilai ekspor daerah ini pada Juni 2026 mencapai US$321,05 juta, meningkat 1,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$317,07 juta. Meski demikian, volume ekspor justru mengalami penurunan 15,35 persen, dari 235,02 ribu ton menjadi 198,95 ribu ton.

Sementara itu, nilai impor Sultra pada Juni 2026 tercatat sebesar US$330,29 juta, atau melonjak hingga 426,77 persen dibandingkan Juni 2025. Volume impor juga meningkat signifikan menjadi 600,02 ribu ton, naik 150,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menanggapi kondisi tersebut, Pengamat Ekonomi Sultra, Syamsir Nur, menilai Pemerintah Provinsi Sultra perlu memperluas basis komoditas ekspor agar perekonomian daerah tidak hanya bertumpu pada industri pertambangan.

“Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan diversifikasi komoditas ekspor. Kita harus mendorong sektor-sektor lain yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi selain pertambangan,” ujar Syamsir, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat daya saing ekspor Sultra.

Syamsir juga menilai tingginya angka impor dibandingkan ekspor pada Juni 2026 tidak terlepas dari dampak kebijakan di sektor pertambangan, khususnya terkait keterlambatan pembukaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Volume ekspor kita menurun karena aktivitas ekspor dan pengolahan ikut terdampak oleh keterlambatan pembukaan RKAB. Hal itu kemudian berpengaruh terhadap kinerja perdagangan luar negeri Sultra,” jelasnya.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada para eksportir dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai memiliki peluang besar dalam meningkatkan nilai ekspor daerah.

“Kita memiliki sekitar 19 hingga 20 eksportir dari sektor perikanan dan UMKM lainnya yang sudah naik kelas. Namun mereka masih menghadapi berbagai kendala. Di sinilah pemerintah harus hadir memberikan pendampingan,” katanya.

Syamsir menambahkan, dukungan pemerintah tidak hanya berupa pembinaan, tetapi juga memastikan tersedianya akses pasar yang berkelanjutan bagi produk-produk UMKM.

“Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama memastikan para eksportir, khususnya UMKM yang baru berkembang, memperoleh kepastian pasar sehingga produk yang mereka hasilkan dapat terserap secara berkelanjutan,” pungkasnya.(**)