EDISIINDONESIA.id-– Persaingan menuju Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan dipastikan masih berlangsung terbuka. Ilham Arief Sirajuddin (IAS) mengungkapkan bahwa Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, tetap berkeinginan maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.

Hal itu disampaikan IAS saat membeberkan isi pertemuannya dengan Appi yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar pada Jumat malam, 26 Juni 2026. Pertemuan tersebut digelar tak lama setelah IAS menerima surat rekomendasi diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut IAS, kedatangannya ke kediaman dinas Appi merupakan bentuk penghormatan antar sesama kader sekaligus upaya menyampaikan langsung amanah yang diterimanya dari pengurus pusat.

“Saya menyampaikan kepada Appi sebagai rasa hormat saya sebagai kader yang diberi amanah oleh DPP Golkar,” ujar IAS saat ditemui di kediamannya di Jalan Batu Putih, Makassar, pada Minggu, 28 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, IAS mengaku sempat mengajak Appi untuk berkolaborasi menyongsong Musda Golkar Sulsel. Namun ajakan itu ditanggapi dengan keputusan berbeda. Appi memilih tetap melanjutkan langkah politiknya karena merasa masih mendapatkan dukungan dari sejumlah pengurus DPD II di daerah.

“Saya sudah menyampaikan dan mengajak, tapi beliau menjawab: ‘Saya juga punya hak dan suara, serta masih mendapat dukungan dari teman-teman DPD II, jadi biarkanlah kita melangkah sesuai jalur masing-masing.’ Saya pun menyikapinya dengan sikap terbuka,” ungkap IAS.

Mantan Wali Kota Makassar itu menjelaskan bahwa secara aturan, surat rekomendasi diskresi yang diterimanya bersifat normatif, yaitu diberikan kepada kader yang menghadapi kendala pada syarat administratif untuk maju sebagai bakal calon ketua. Namun secara politik, pemberian dokumen itu memiliki makna yang sangat kuat.

“Pada dasarnya ini menjadi simbol bahwa DPP Golkar menginginkan hal ini terjadi. Jika tidak, tentu surat itu tidak akan diterbitkan. Selama ini juga pemberian diskresi jarang lebih dari satu; jika ada dua, biasanya salah satunya akan dibatalkan,” tegasnya.

IAS menambahkan, pemahaman mengenai mekanisme tersebut juga telah disampaikan kepada sejumlah kader senior dan ketua DPD II dalam pertemuan tertutup di kediamannya.

Menurutnya, para pimpinan daerah yang hadir memahami dinamika organisasi dan sepakat bahwa seluruh kader wajib menghormati keputusan yang ditetapkan oleh DPP Partai Golkar.
“Ketua Golkar Soppeng, Ketua Golkar Bone, hingga Ketua Golkar Tana Toraja memahami betul proses yang berlaku di partai. Sikap mereka adalah tegak lurus terhadap keputusan pengurus pusat,” jelasnya.

Saat ditanya apakah Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan khusus selain penyerahan surat rekomendasi, IAS enggan membocorkan lebih jauh isi pembicaraan tersebut.

“Itu tidak dapat saya sampaikan ke publik,” pungkasnya.(edisi/fajar)