EDISIINDONESIA.id – Pemerintah terus memperkuat kebijakan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui kenaikan tunjangan serta perluasan program beasiswa pendidikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan nasional.

Menurut dia, tunjangan bagi guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) kini meningkat dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Sementara guru aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok.

“Kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa ini sesuai komitmen bapak presiden,” kata Abdul Mu’ti seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan mekanisme baru berupa penyaluran gaji dan tunjangan langsung ke rekening guru setiap bulan. Kebijakan ini diharapkan memangkas rantai birokrasi sehingga hak para guru dapat diterima lebih cepat.

“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden Prabowo untuk proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ujarnya.

Pada sisi lain, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi tenaga pendidik melalui program beasiswa sarjana. Pada 2025, sebanyak 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D-4 atau S-1 telah menerima bantuan pendidikan melalui skema rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

Setiap peserta memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp 3 juta per semester. Saat ini para penerima beasiswa tersebut telah memasuki semester kedua dan sebagian diperkirakan dapat menyelesaikan studi pada 2026.

“Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti kami mohon kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL,” tutur Abdul Mu’ti.

Pemerintah berencana memperluas cakupan program tersebut secara signifikan pada 2026. Jumlah penerima beasiswa untuk guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 akan ditingkatkan menjadi 150.000 orang, dengan nilai bantuan tetap Rp 3 juta per semester.

“Sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini,” pungkasnya. (edisi/bs)