JAKARTA, EDISIINDONESIA.id– Koalisi Lembaga Mahasiswa Sultra Jakarta Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (5/6/2026). Dalam unjuk rasa tersebut, ratusan massa menyampaikan dua tuntutan utama: evaluasi menyeluruh hingga pencopotan jabatan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bombana, serta penindakan tegas terhadap maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Aksi protes ini dipicu oleh insiden saat pengamanan demonstrasi yang dilakukan Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mata Oleo (IMPPERMOL) di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, beberapa waktu lalu. Menurut versi mahasiswa, saat itu terjadi tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian.

Jenderal lapangan aksi, Aksan Setiawan, menjelaskan bahwa bukti kejadian tersebut bahkan terekam dalam video yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat seorang perwira polisi yang diduga adalah Kapolres Bombana naik ke atas mobil komando, mengambil mikrofon orator, hingga diduga melakukan tindakan fisik terhadap peserta aksi yang mengakibatkan korban terjatuh dari kendaraan alat peraga suara.

“Kami mengecam keras tindakan represif Kapolres Bombana. Tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip humanis yang selalu digaungkan institusi Polri serta mencederai kode etik profesi. Oleh karena itu, kami menuntut Kapolri segera mengevaluasi kinerja dan mencopot Kapolres Bombana dari jabatannya,” tegas Aksan dalam orasi di depan gerbang Mabes Polri.

Selain masalah penanganan unjuk rasa, massa demonstran juga menyoroti persoalan lain yang dianggap tak kalah serius, yaitu maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Bombana. Mereka menyebutkan kegiatan tersebut berlangsung di area konsesi yang dikaitkan dengan sejumlah perusahaan, antara lain PT Panca Logam Makmur (PLM), PT Panca Logam Nusantara (PLN), dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia (AABI).

Menurut Koalisi Mahasiswa, kawasan tersebut sebenarnya pernah menjadi sasaran penindakan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang ditandai dengan penyitaan alat berat hingga penyegelan lokasi tambang. Namun, ironisnya, aktivitas penambangan masih berjalan seperti biasa. Hal ini memicu dugaan adanya pembiaran dan lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut.

Aksan Setiawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Caretaker KNPI Bombana, menilai kondisi ini adalah bukti nyata gagalnya fungsi pengawasan aparat penegak hukum di tingkat daerah.

“Jika kegiatan yang sudah jelas-jelas ditindak dan disegel oleh tim gabungan masih bisa beroperasi kembali, ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan di sana. Pembiaran semacam ini tidak boleh dibiarkan. Itulah alasan kuat kami menuntut pencopotan Kapolres Bombana,” tandasnya.

Massa aksi menegaskan tidak akan berhenti mengawal isu ini sampai tuntutan mereka mendapatkan respons nyata dan tindakan konkret dari pimpinan kepolisian pusat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih terus berupaya meminta konfirmasi dan penjelasan langsung dari Kapolres Bombana maupun pihak terkait terkait seluruh tudingan dan isu yang disampaikan oleh para demonstran.(**)