KENDARI, EDISIINDONESIA.id-Masalah klasik terkait akses jalan menuju Kendari New Port kembali menjadi sorotan utama dan kini mendapat perhatian serius. Pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah pusat akhirnya mempercepat langkah perbaikan, menyusul meningkatnya keluhan dan tekanan dari pelaku industri logistik.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bappeda Kota Kendari, Senin (27/4), berbagai persoalan mendasar dibedah secara terbuka. Diskusi menyoroti kondisi jalan yang belum sepenuhnya layak, hingga hambatan regulasi, kewenangan, dan anggaran yang selama ini menghambat percepatan pembangunan.

Di hari yang sama, isu strategis ini juga dibawa ke level nasional melalui rapat daring yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Fokus pembahasan jelas: memastikan akses menuju pelabuhan vital tersebut tidak lagi menjadi titik lemah distribusi logistik di Sulawesi Tenggara.

Fakta di lapangan menunjukkan, sejumlah ruas jalan menuju terminal peti kemas masih dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian belum teraspal dengan optimal, bahkan kondisi jalan yang rusak dinilai rawan memicu kecelakaan. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan tingginya aktivitas angkutan barang sejak pelabuhan mulai beroperasi penuh pada 2019.

Keluhan juga disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) yang menilai peningkatan infrastruktur akses jalan berjalan sangat lambat. Padahal, arus logistik terus meningkat setiap tahun yang menuntut dukungan fasilitas yang memadai.

Persoalan semakin kompleks karena status aset jalan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Sementara itu, pihak PT Pelindo Regional 4 Kendari mengaku hanya bisa melakukan perbaikan terbatas, seperti penimbunan dan perataan jalan darurat untuk mengurangi risiko.

Bappeda Kota Kendari mengakui, pembangunan saat ini masih berada pada tahap perkerasan dan terkendala anggaran. Usulan bantuan ke pemerintah pusat sebenarnya telah diajukan sejak 2024, namun hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.

Meski demikian, serangkaian pertemuan tersebut menghasilkan langkah konkret. Pemerintah sepakat menyusun timeline perbaikan yang lebih terukur serta mempercepat pemenuhan dokumen teknis sebagai syarat pencairan anggaran pusat.

Berbagai opsi pembiayaan alternatif juga mulai dibuka. Mulai dari skema CSR, kerja sama tanpa pemindahan aset, hingga pola Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dipertimbangkan untuk mempercepat realisasi proyek.

Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, hingga BPJN Sulawesi Tenggara, menjadi sinyal kuat bahwa perbaikan akses ini tidak lagi bisa ditunda.

Jika akses jalan berhasil dibenahi, Kendari New Port diproyeksikan mampu berfungsi optimal sebagai pusat distribusi utama di kawasan. Dampaknya tidak hanya pada kelancaran arus barang, tetapi juga efisiensi biaya dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah pun optimistis, langkah kolaboratif ini akan menjadi titik balik dalam membenahi konektivitas infrastruktur yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar di Sulawesi Tenggara.(**)