MUNA, EDISIINDONESIA.id– Masyarakat Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna menyambut baik rencana pengerjaan saluran irigasi di Desa Laiba tahun 2026 yang bersumber dari APBN. Namun, mereka tegas meminta agar proyek tersebut tidak dijalankan oleh PT Sinar Putra Mahaba (SPM).

Seorang warga Desa Laiba yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, masyarakat sangat mengapresiasi proyek dengan total anggaran puluhan milyar rupiah tersebut.

Namun, penolakan terhadap PT SPM bukan tanpa alasan, mengingat kontraktor tersebut meninggalkan kesan kurang baik selama mengerjakan proyek Bendung Laiba, Wakumoro, dan Labulu-bulu tahun 2025.

“Rencana pengerjaan saluran irigasi ini merupakan kesukuran bagi kami. Tapi kami tidak mau jika proyek itu dikerjakan lagi sama kontraktor yang kerjakan bendung kemarin atau PT SPM,” ujarnya kepada awak media pada Sabtu (24/01/2026).

Menurutnya, PT SPM dinilai tidak memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, khususnya pemilik lahan yang terdampak. Kontraktor juga dianggap tidak konsisten dengan kesepakatan yang disepakati pada rapat sosialisasi. Selain itu, PT SPM juga diduga menggunakan solar subsidi dalam proses pengerjaan bendung dengan anggaran Rp28 milyar pada akhir tahun 2025 lalu.

Rahman, tokoh pemuda Desa Labulu-bulu, menyampaikan hal serupa. Ia mengungkapkan rasa syukur atas adanya proyek APBN di wilayahnya, mengingat saluran irigasi sudah lama dinantikan masyarakat.

“Kami berharap pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut nantinya dikerjakan oleh perusahaan yang benar-benar memahami situasi masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan kesan buruk,” ujar Rahman.

Ia meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk teliti dalam memilih pemenang lelang, mengingat PT SPM tercatat sebagai salah satu peserta yang mengikuti proses tender.

“Kami akan ikut mengawal persoalan ini, hingga pelaksaan pengerjaan proyek tersebut berjalan dengan baik karena ini kebutuhan masyarakat yang telah lama dinantikan,” tutup Rahman.

Saat ini awak media masih berupaya melakukan konfirmasi dengan pihak terkait, antara lain PT SPM, BWS IV Kendari, dan BP2JK Sultra.(**)