KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan Bimbingan Teknis Dunia Usaha Antikorupsi di Kendari.

Kegiatan yang dihadiri Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI serta berbagai pemangku kepentingan dunia usaha ini menjadi wadah untuk memperkuat komitmen tata kelola yang bersih.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio menyebut bimtek tersebut sebagai langkah strategis mempertemukan unsur birokrasi dan sektor swasta.

“Program ini merupakan momentum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk menguatkan pemahaman bahwa integritas bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keikutsertaan pelaku usaha sebagai bagian dari komitmen bersama dalam membangun tata kelola perusahaan yang sehat.

“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pelaku usaha sebagai bukti komitmen kolektif terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” tambahnya.

Asrun Lio menegaskan bahwa dunia usaha merupakan motor penggerak ekonomi daerah yang harus ditopang oleh iklim usaha bersih dan bebas praktik curang.

Ia mengingatkan bahwa korupsi menciptakan high cost economy yang menghambat investasi dan melemahkan kepercayaan publik.

Penanaman integritas di dunia usaha, menurutnya, sejalan dengan arah pembangunan Sulawesi Tenggara dalam RPJMD 2025–2029 yang menempatkan peningkatan integritas dan pemberantasan korupsi sebagai strategi utama untuk memperkuat iklim investasi.

Kepada pelaku usaha, ia mengimbau agar memanfaatkan bimtek ini untuk memperkuat sistem kepatuhan dan standar antikorupsi di perusahaan masing-masing, demi terciptanya iklim usaha yang aman dan kompetitif.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sultra, pimpinan BUMN dan BUMD, Ketua Kadin, HIPMI, Forum UKM-IKM, serta para pelaku usaha lintas sektor di Sulawesi Tenggara.(**)