KONSEL, EDISIINDONESIA.id – Warga Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), mengungkapkan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam program bantuan bedah rumah.

Anas Riadi, salah seorang calon penerima bantuan, mengaku menjadi korban pungli yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus program bedah rumah.

Menurut Anas, awalnya ia diajukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Buke untuk menerima bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat. Sebagai syarat, ia menyerahkan dokumen seperti fotokopi KTP suami istri dan Kartu Keluarga (KK).

Namun, ia terkejut ketika pengurus memintanya membayar Rp1 juta agar bantuan tersebut bisa cair. Uang itu diserahkan kepada Halita atas perintah Aminuddin sekitar November 2024.

“Diberi waktu dua hari, jika tidak ada uang Rp1 juta, kami akan dibatalkan atau diganti. Saya berinisiatif meminjam uang demi membayar,” ujarnya kepada awak media, Senin (10/11/2025).

Setelah beberapa bulan, bantuan tak kunjung datang. Karena butuh uang, Anas meminta kembali Rp1 juta pada Juni 2025. Ia menghubungi Aminuddin dan diarahkan ke Jamal, pemilik toko di Desa Kiaeya yang ditunjuk sebagai penyedia material bedah rumah.

“Pak Jamal bilang tidak ada masalah, lalu saya disuruh ke rumahnya. Di sana, Pak Jamal bilang kalau ada keluarga yang ingin mengambil uang karena tidak sabar, silakan datang,” tuturnya.

Bantuan akhirnya turun, namun nama Anas tidak termasuk sebagai penerima. Ia menduga hal ini karena uang yang telah disetorkannya ditarik kembali.

“Nama saya mungkin diganti karena saya ambil kembali uangnya. Yang tidak ambil uang, sekitar 20 orang, sekarang sudah dibangun rumahnya,” jelasnya.

Karianto, warga Desa Buke lainnya, juga mempertanyakan mengapa hingga kini belum menerima bantuan. Padahal, namanya berada di urutan pertama saat pendataan. Ia juga mengaku membayar Rp1 juta demi mendapatkan rumah layak huni.

“Saya pertanyakan kenapa tidak dapat bantuan, padahal tetangga saya dapat semua. Mungkin karena saya ambil kembali uang yang saya kasih ke pengurus,” ungkapnya.

Saat meminta uangnya kembali, Karianto diarahkan untuk mengambilnya dari Jamal. “Saya disuruh ambil uang di toko Pak Jamal. Setelah itu, saya tidak urus lagi. Setelah bahan turun, saya tanya kenapa saya tidak dapat, katanya karena saya tarik uang. Ya sudah, kalau begitu ceritanya,” jelasnya.

Kepala Desa (Kades) Buke, Nuratia, mengaku tidak tahu-menahu soal adanya permintaan uang Rp1 juta kepada calon penerima bantuan.

“Saya tidak tahu itu kalau ada permintaan uang,” ucapnya.

Setahunya, ia hanya mengusulkan nama-nama warganya yang layak menerima bantuan. Jika yang diusulkan tidak ter-cover, itu bukan lagi wewenangnya.

“Tugas saya hanya mengusulkan bersama Aminuddin, saya 20 orang dan Aminuddin 10 orang. Soal permintaan uang itu tidak ada, boleh ditanya yang terima bantuan. Bahkan, Pak Jamal sampaikan saat rapat, itu tidak dipungut biaya, semuanya gratis,” bebernya.

Jamal membantah semua tudingan terkait dirinya yang mengarahkan atau menampung uang dari calon penerima bantuan.

“Informasi yang sangat sesat. Saya tidak pernah meminta, menelepon, mengarahkan apa pun. Tidak ada saya terima sepeser pun,” terangnya.

Sebagai informasi, program bantuan bedah rumah ini merupakan aspirasi dari Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra, Ridwan Bae.(**)