Polemik Penerimaan PPPK Konawe, DPRD Sultra Usut Transparansi Seleksi

KONAWE, EDISIINDONESIA.id- Polemik penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), membuat Komisi I DPRD Sultra turun tangan. Rabu, 22 Januari 2025, Ketua Komisi I, La Isra, bersama anggota Suparjo dan Budi S. Prasojo, mengunjungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Konawe untuk menindaklanjuti protes sejumlah honorer.

Honorer memprotes hasil seleksi, terutama terkait kelulusan honorer yang tidak bertugas di dinas yang bersangkutan. Banyak honorer yang mengabdi bertahun-tahun merasa dirugikan karena tidak lulus, sementara kuota tersedia lebih banyak dari yang diterima.

La Isra menyatakan kunjungan tersebut untuk memonitor penerimaan dan rekrutmen honorer menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Konawe. Suparjo mempertanyakan kebijakan pemindahan antar dinas, misalnya kelulusan honorer Dinas A di Dinas B, serta persyaratan dan kuota penerimaan yang ditetapkan BKPSDM Konawe. Ia juga menyoroti laporan kelulusan honorer dalam tes K2 di dinas yang berbeda dari tempat pengabdiannya.

Budi S. Prasojo menambahkan, Komisi I menerima keluhan honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun tidak lulus, sementara yang tidak mengabdi justru diterima. Ia menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dan memprioritaskan honorer yang benar-benar mengabdi.

Sekretaris BKPSDM Konawe, Elsa Satyawati, mengakui adanya penolakan atas pengumuman kelulusan CASN. Namun, ia menjelaskan kelulusan honorer di dinas yang berbeda tidak bermasalah selama sesuai kebutuhan daerah. Pemda Konawe telah mengajukan ribuan honorer untuk diangkat menjadi CASN.

Di Disdikbud Konawe, Kepala Dinas Dr. Suryadi menjelaskan penerimaan CASN guru didasarkan pada usulan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masing-masing sekolah, meskipun pengelolaan tetap berada di bawah Disdikbud. Ia memastikan pengawasan agar kebutuhan guru terpenuhi.

Kunjungan Komisi I DPRD Sultra diharapkan menghasilkan solusi yang adil dan transparan bagi semua pihak terkait penerimaan honorer di Konawe.(**)

Comment