EDISIINDONESIA.id- Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) kembali menjadi sorotan setelah Gerindra dan Golkar menyerang balik sikap mereka terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Gerindra menuding PDIP sebagai dalang di balik kebijakan tersebut, sementara Golkar menilai sikap PDIP tidak konsisten.

Gerindra dan Golkar Mengkritik PDIP

Gerindra dan Golkar menganggap PDIP bersikap “mencla-mencle” dalam isu PPN 12 persen. Gerindra menuding PDIP telah merumuskan kebijakan tersebut saat berkuasa, tetapi kini menolaknya ketika tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, yang menyebut PDIP “mau tinggal glanggang colong playu”.

PDIP Bantah Tudingan

PDIP membantah tudingan bahwa mereka merupakan inisiator kenaikan PPN 12 persen. Mereka menyatakan bahwa kebijakan tersebut diusulkan oleh pemerintah dan Kementerian Keuangan. PDIP hanya berperan sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) dalam pembahasan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Perdebatan Politik Mencuat

Perdebatan politik terkait PPN 12 persen semakin memanas. Gerindra dan Golkar terus mencecar PDIP, sementara PDIP bersikeras membantah tudingan tersebut. Kenaikan PPN 12 persen yang akan diberlakukan pada awal 2025 menjadi isu sensitif, dan perdebatan ini menunjukkan dinamika politik yang terjadi di Indonesia.(edisi/pojoksatu)