WAKATOBI, EDISIINDONESIA.com – Program tiket kapal murah Bupati Wakatobi, H. Haliana, SE mendapat sorotan.

Salah satu program prioritasnya, Bupati Haliana menjanjikan tiket murah armada kapal Cantika Lestari 8f Rp120 ribu.

Namun, realisasi dilapangan tidak semanis janji yang pernah dilontarkan orang nomor satu di Wakatobi itu.

Nyatanya, harga tiket kapal Cantika Lestari dengan rute Wanci-Wa Ode Buri-Kendari dan sebaliknya dijual dengan harga Rp 170 ribu.

Aktivis pemuda, Emen Lahuda menilai Haliana hanya Pemberi Harapan Palsu (PHP) ke masyarakat Wakatobi.

Menurutnya, kapal murah adalah kebohongan bupati dimana saat launching dijanjikan Rp120 ribu sedangkan realisasi ke publik seharga Rp170 ribu untuk umum.

Lanjut dia, jika hitung-hitung kapal tersebut tidak memiliki keuntungan untuk masyarat Wakatobi. Pasalnya, dari sebelumnya masih banyak kapal yang tergolong murah dari kapal Cantika yang di launcing bupati Wakatobi Haliana.

“Belum lagi kapal tersebut tidak ada pemasukan untuk daerah atau PAD yang dihasilkan,” tuturnya, Selasa (15/2/2022).

Menurutnya, perlu ada transparansi kepada masyarakat kemana masuknya keuntungan dari kapal tersebut.

“Jika memang ada untungnya dikemanakan anggaran tersebut, dikelola lagi untuk apa,” katanya.

Celakanya lagi, bupati ikut bertandatangan untuk meminta kapal tersebut beroperasi di Wakatobi dengan mengunakan logo daerah.

“Kapal itu milik swasta bukan milik daerah, logonya saja sudah berbeda. Dari sini kita dapat ketahui bahwa bupati Wakatobi buat kegaduhan membedaka bedakan pengusaha lokal dan pengusaha asing,” ungkapnya.

Lanjut Emen, pemerintah harus menomor satukan pengusaha lokal yang sudah jelas kontribusinya untuk daerah.

“Hari ini saya menilai bupati Wakatobi tidak memikirkan kemajuan SDM masyarakat Wakatobi yang ada. dia lebih mementingkan pengusaha asing yang tidak memiliki kontribusi untuk daerah,” sambungnya.

Sehingga, ia meminta kepada Bupati Wakatobi untuk bisa menuntaskan janji kapal murah yang dilontarkan saat kampanye.

Serta menuntut kapal Cantika agar kiranya memberika retribusi untuk Wakatobi untuk pendapatan daerah.

“Jangan hanya mengambil keuntungan sepihak tanpa ada sumbangsi untuk daerah,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Daerah setempat.(**)

penulis: Nuriaman