KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menghimbau masyarakat memperbaiki data kependudukan di catatan sipil.

Kepala Dinas (Kadis) Dukcapil Sultra, Muhammad Fadlansyah mengatakan hal tersebut sebagai upaya Dukcapil Provinsi dalam membantu penurunan stunting di Sultra.

Kata dia dal hal untuk memastikan semua data stunting sudah memiliki dokumen kependudukan. Seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.

Lebih lanjutnya, terutama nomor induk kependudukan (NIK), agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan-layanan dari stunting. Sebab semua data penerima bantuan atau akses layanan publik saat ini datanya berbasis NIK.

“Karena datanya berbasis NIK, sehingga kami menjamin bahwa yang kena stunting itu bisa memberikan dokumen,” ujarnya, Jumat (11/8/2023).

Kata dia, dari 2,7 juta jiwa di Sultra, tersisa 2 persen atau sekira 50 ribuan masyarakat yang belum memiliki KTP.

Menurutnya, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP lantaran masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan tersebut.

“Karena sekarang itu tidak bisa mengakses layanan publik Kalau tidak ada dokumen kependudukan,” katanya.

“Masyarakat lebih proaktif memperbaiki data-data, dokumen elemen kependudukannya karena yang stunting itu rata-rata masyarakat ke bawah dan itu memang secara umum kesadaran akan kepemilikan dokumen masib rendah,” tambahnya menjelaskan.

Berdasarkan data Dukcapil Sultra, daerah di Sultra yang tinggi angka stuntingnya berada di Kabupaten Bombana. Namun, pihaknya akan berkoordinasi kembali dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan untuk memastikan data tersebut.

Mengingat telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka penurunan angka stunting.

“Jangan sampai data-data yang tadi disebutkan terjadi penurunan atau kenaikan stunting, lebih ke masalah data saja, yang kita harapkan memang betul-betul clear tapi kalau hanya permasalahan data itu kan sayang sekali. Kita sudah berupaya bagus-bagus tapi malah kena data, target kita menurun,” bebernya.

“Paling baik itu Kota Kendari, paling rendah justru Bombana dan itu kita akan cocokkan dengan data by name by address berbasis NIK,” tutupnya. (**)