EDISIINDONESIA.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bakal mengusut atau menulusuri dugaan pembobolan data pemilih pemilu oleh hacker.

Pasalnya, 105 juta data yang diperjualbelikan bukan bersumber dari data pemilih Pemilu 2019.

Anggota KPU RI, Betty Epsilon mengatakan KPU telah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di situs internet tersebut, dan menyatakan bahwa data tersebut bukan bersumber dari DPT Pemilu 2019.

“Sebagai tindak lanjut terkait hal di atas, KPU akan bekerjasama dengan Kepolisian RI khususnya siber Polri untuk mengusut pelaku tersebut,” ujar Betty, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/9/2022).

Betty menegaskan, Beredarnya kabar penjualan data pemilih pemilu di laman forum jual beli breached.to adlaah tidak benar.

Oleh karenanya, informasi penawaran yang diposting oleh pemilik akun bernama Bjorka pada Selasa (6/9) pukul 22.06 WIB, akan ditelusuri secara hukum.

“Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019,” demikian Betty.

Lebih lanjut, dia menuturkan, informasi penawaran yang diposting oleh pemilik akun bernama Bjorka pada Selasa (6/9) pukul 22.06 WIB, tidak benar dari data KPU.

“KPU sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut, dan menyatakan bahwa data tersebut bukan bersumber dari KPU,” ujar Betty.

Mantan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta ini memastikan, pegelolaan data pemilih yang ada di KPU terjaga dengan baik.

“Data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga dari sisi otentitas, keamanan, dan kerahasiannya,” ucapnya menegaskan.

Maka dari itu, Betty memastikan sistem informasi milik KPU RI masih aman. Kabar penjualan 105 juta data pribadi pun dipastikan bukan berasal dari KPU RI.

“Termasuk dalam hal ini, data pemilih,” tandasnya.

Iklan penawaran 105 juta data pemilih pemilu yang diposting pemilik akun Bjorka di forum jual beli breached.to menampilkan sejumlah hal yang menunjukkan data tersebut berasal dari KPU RI.

Ilustrasi penawaran yang disampaikan pemilik akun tersebut menyebutkan di judulnya “INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M”, dan mengunggah logo lembaga KPU RI.

Dalam iklannya, Bjorka membanderol data 105 juta pemilih pemilu milik KPU RI yang kapasitas dokumennya mencapai 4 gigabyte (4GB) jika di-compresse, atau 20GB jika tidak di-compresse, seharga 5.000 dolar Amerika Serikat.

Dalam iklan itu juga diperlihatkan contoh data pemilih pemilu yang ada di dalam dokumen tersebut. Dimana di dalamnya disebutkan ID provinsi, ID Kota, ID Kecamatan, ID Kelurahan, ID TPS, nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), Nama,Tempat Tanggal Lahir, Usia, Jenis Kelamin, Alamat, hingga status disabilitas. (edisi/rmol)