KENDARI, EDISIINDONESIA.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2026 yang berlangsung di area utama Eks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu malam (25/10/2026).

Ketua OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, dalam sambutan penutupan menegaskan bahwa Bulan inklusi keuangan tidak sekadar berkaitan dengan angka-angka statistik, tetapi juga menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap layanan keuangan yang aman dan bermanfaat.

Ia menyampaikan bahwa setiap masyarakat yang mulai menabung, memiliki perlindungan asuransi, serta memperoleh edukasi keuangan merupakan sebagai bagian dari upaya membangun masa depan yang lebih baik.

OJK juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta seluruh lembaga jasa keuangan yang telah mendukung dalam pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan 2026.

Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting untuk lebih memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan, perlindungan konsumen, dan risiko investasi ilegal.

Dalam sambutannya, Bismi turut menekankan pentingnya memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan. Upaya tersebut mencakup perlindungan masyarakat dari investasi ilegal, peningkatan pemahaman mengenai produk keuangan, serta penguatan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko kondisi ekonomi.

Meski rangkaian kegiatan BIK 2026 telah berakhir, OJK mengajak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus dapat melanjutkan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui kerja sama yang berkelanjutan, termasuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Penutupan ini menjadi momentum untuk lebih memperkuat komitmen bersama dalam memperluas akses keuangan yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong masyarakat Sulawesi Tenggara memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. (**)