KENDARI, EDISIINDONESIA.id — Pemadaman listrik bergilir yang terus melanda Sulawesi Tenggara (Sultra) bukan sekadar masalah ketersediaan energi, melainkan menyangkut tata kelola pasokan batu bara dan sistem pembayaran yang diterapkan PT PLN kepada para pemasok. Hal ini ditegaskan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Sultra, La Ode Umar Bonte, saat berdiskusi dengan awak media di Kantor DPD RI, Kendari, Jumat (6/11/2026).

Berdasarkan informasi yang diterimanya dari para pelaku usaha, proses pembayaran pembelian batu bara oleh PLN berjalan lambat. Kondisi ini menjadi alasan utama pengusaha lebih memilih menyalurkan komoditas tersebut ke pasar luar negeri yang menawarkan kepastian dan kecepatan pembayaran.

“Kalau batu bara disalurkan ke PLN, pembayarannya memakan waktu lama. Sebaliknya, jika dikirim ke Malaysia, pembayaran bahkan sudah masuk sebelum barang tiba,” ungkap Umar Bonte.

Ia menyoroti fakta bahwa sekitar 74 persen kebutuhan batu bara pembangkit listrik di Malaysia berasal dari Indonesia. “Bayangkan, sebagian besar kebutuhan listrik mereka terpenuhi dari negeri kita, sementara kebutuhan energi di dalam negeri sendiri masih menjerit,” ujarnya.

Umar Bonte mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebelum melayani permintaan ekspor. Kebijakan ekspor perlu dievaluasi sekaligus sistem perdagangan dan mekanisme pembayaran diperbaiki agar para pemasok memiliki kepastian berusaha di pasar dalam negeri.

Terkait alasan pemadaman yang kerap dikaitkan dengan kekeringan, Umar Bonte meminta pemerintah menjelaskan secara transparan kepada masyarakat. Setelah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi di Makassar, ia menilai aliran sungai masih cukup besar. “Pemadaman terjadi karena kita kekurangan pasokan energi batu bara dan gas yang seharusnya bisa menerangi negeri ini justru dialirkan ke luar,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjut, Umar Bonte akan berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat maupun daerah, serta mengundang pihak PLN untuk membahas persoalan ini langsung di Kendari. Ia berharap pertemuan tersebut menghasilkan solusi nyata sehingga pasokan listrik masyarakat dan pelaku usaha di Sulawesi Tenggara tidak terus terganggu.(**)