EDISIINDONESIA.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan data statistik perumahan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempercepat penanganan backlog perumahan.

Menurut Tito, data BPS yang terukur dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan sekaligus menentukan alokasi anggaran agar program perumahan lebih tepat sasaran.

Backlog perumahan menggambarkan kesenjangan antara kebutuhan hunian dengan ketersediaan rumah yang dimiliki atau layak huni. Persoalan tersebut mencakup masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri maupun keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak.

Tito menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan data yang menunjukkan adanya penurunan backlog perumahan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

“Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya. Nah, kemudian masyarakat yang punya rumah tapi tidak layak juga berkurang,” katanya.

Menurut Tito, data tersebut penting karena memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi perumahan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakannya untuk menentukan wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi.

Kemendagri Dukung Program 3 Juta Rumah

Tito mengatakan Presiden memberikan perhatian terhadap persoalan perumahan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemendagri, kata dia, mendukung langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menjalankan Program 3 Juta Rumah. Dukungan tersebut antara lain berkaitan dengan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pemerintah juga telah memperluas cakupan definisi MBR agar semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh akses terhadap program perumahan.

“Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Dan kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan. Ini juga saya yakin karena Menteri Pak Ara Sirait sangat aktif sekali turun ke bawah, sehingga men-trigger para kepala-kepala daerah untuk bekerja,” ujarnya.

Tito juga mendukung upaya Kementerian PKP membangun ekosistem perumahan yang melibatkan sektor swasta. Menurut dia, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat.

“Kemudian ke depan, kami akan terus mendukung langkah-langkah dari Menteri Perumahan dalam mengintensifkan pembangunan rumah bagi masyarakat yang tidak punya rumah, dengan berbagai skema yang ada. Juga dalam rangka bedah rumah,” terangnya.

Kepala Daerah Diminta Gunakan Data BPS

Mendagri meminta kepala daerah menjadikan publikasi statistik perumahan BPS sebagai salah satu rujukan dalam menyusun kebijakan dan mengalokasikan APBD.

Menurut Tito, pemerintah daerah perlu mengetahui secara detail kondisi perumahan di wilayahnya sehingga intervensi yang dilakukan tidak bersifat umum, tetapi menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penanganan persoalan perumahan, lanjutnya, juga memiliki dampak terhadap indikator pembangunan lainnya. Penyediaan rumah layak dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perbaikan sektor perumahan juga dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas pembangunan dan sektor pendukungnya.

“Di samping juga tentu sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan yang bagus, akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah,” pungkasnya.

Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. (edisi/fajar)