EDISIINDONESIA.id- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif ikut menyoroti temuan bangunan mewah yang menyerupai vila di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia mempertanyakan peruntukan bangunan tersebut sekaligus sikap yang dinilai menolak pemeriksaan Ombudsman RI.

Melalui akun X pribadinya pada Jumat (25/9/2026), Laode menyampaikan keraguan: jika bangunan itu memang rumah dinas atau rumah jabatan, seharusnya tidak ada alasan untuk membatasi akses pengawasan.

“Yth. Dirjen Lapas dan Pak Menteri, kalau betul itu rumah dinas/jabatan, kenapa risih untuk ditengok @OmbudsmanRI137?” tanyanya.

Menurutnya, seharusnya tidak ada larangan bagi Ombudsman untuk melihat langsung bangunan tersebut, apalagi jika tidak ada hal yang disembunyikan.

“Jadi seharusnya tidak perlu melarang Ombudsman masuk untuk melihat-lihat,” tegasnya.
Laode juga menegaskan bahwa kejelasan status bangunan sebenarnya mudah dibuktikan cukup dengan menelusuri dokumen pengadaan dan administrasi pertanggungjawabannya.

“Sebenarnya gampang, kalau mau menelusuri kebenaran keterangan Kepala Kanwil, tinggal tanyakan: kapan pengadaan rumah dinas itu dilakukan? Apakah melalui tender atau penunjukan langsung? Di mana laporan keuangannya?” tulisnya.

Sorotan ini muncul menyusul tindakan inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman RI pada Rabu (23/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, tim menemukan bangunan terpisah di bagian belakang area lapas yang dilengkapi fasilitas istimewa sangat berbeda dengan blok hunian narapidana pada umumnya.(edisi/fajar)