EDISIINDONESIA.id – Wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dinilai berpotensi merugikan Presiden Prabowo Subianto jika dilaksanakan pada waktu yang kurang tepat. Hal ini disampaikan pengamat politik dan intelijen Boni Hargens, mengingat dinamika politik yang masih sangat sensitif pasca-polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat Kejaksaan.

Menurut Boni, isu ini rawan dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menyusun narasi negatif di ruang publik.
“Setiap kebijakan eksekutif yang bersifat sensitif akan diuji tidak hanya dari sisi legalitasnya, melainkan juga dari narasi yang berkembang. Opini yang sebenarnya kurang tepat sekalipun bisa menjadi efektif jika digulirkan pada momen yang pas,” ujar Boni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2026).

Ia menegaskan, keputusan yang secara konstitusional sah sekalipun bisa dimanfaatkan kelompok tertentu untuk membentuk persepsi yang merugikan pimpinan nasional.

“Pihak-pihak tertentu bisa membangun narasi seolah pergantian Kapolri berkaitan dengan keberanian penegakan hukum terhadap oknum instansi lain. Hal ini berpotensi mengaburkan substansi keputusan administratif serta memperkeruh persepsi publik,” tegasnya.

Boni mengidentifikasi dua hal utama yang paling rentan terdampak, yaitu kredibilitas pemerintahan di mata masyarakat serta persepsi terhadap independensi lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar wacana ini dinetralisir terlebih dahulu dengan memperhatikan momentum politik serta prinsip butterfly effect di mana satu langkah kecil pada waktu yang kurang tepat bisa memicu dampak luas terhadap stabilitas persepsi publik.

“Ini bukan berarti menolak hak prerogatif Presiden. Hak tersebut sepenuhnya sah secara konstitusional. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan konteks agar tidak dibaca dengan penuh kecurigaan oleh masyarakat,” jelasnya.

Boni menyimpulkan bahwa menjaga kepercayaan publik dan stabilitas komunikasi politik adalah langkah strategis yang sangat krusial demi kelancaran agenda pemerintahan.
“Keputusan yang tepat sekalipun, jika diambil di waktu yang kurang pas, bisa melahirkan dinamika yang tidak perlu. Pengelolaan narasi dan pemilihan waktu adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas,” pungkasnya.(edisi/rmol)