KONAWE, EDISIINDONESIA.id – Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menjadi pusat pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak Nasional yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Jumat (31/7/2026). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan produksi pangan nasional guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Secara nasional, Gerakan Tanam Serempak dilaksanakan secara bersamaan di 25 provinsi dengan target luas tanam mencapai 50 ribu hektare. Konawe dipilih sebagai lokasi utama pelaksanaan karena dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Ida Widi Arsanti, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Ferdinand Sapan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Muhammad Harliansyah, Dandim 1417/Kendari Letkol Arm Danny Girsang, para penyuluh pertanian lapangan (PPL), kepala desa, serta sejumlah pejabat lainnya.

Gerakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian melalui program optimalisasi lahan (Oplah) dan cetak sawah rakyat. Selain meningkatkan indeks pertanaman, program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

Saat membuka kegiatan, Sekda Konawe Ferdinand Sapan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam memperkuat sektor pertanian melalui intensifikasi, program cetak sawah, peningkatan produktivitas gabah, serta pembangunan sistem irigasi yang lebih baik.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama pada program cetak sawah. Sebagian lahan yang telah dibangun belum memiliki elevasi yang sesuai sehingga belum dapat dialiri air secara optimal.

Padahal, Konawe memiliki potensi sumber air yang besar melalui Bendung Wawotobi yang mampu mengairi sekitar 18 ribu hektare lahan pertanian serta Waduk Ameroro dengan potensi layanan irigasi hingga 35 ribu hektare. Namun kondisi geografis membuat distribusi air belum menjangkau seluruh kawasan pertanian.

“Lahan persawahan di Konawe dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila sistem irigasinya terintegrasi dengan baik,” ujar Ferdinand.

Selain persoalan irigasi, Pemkab Konawe juga menghadapi tantangan lain berupa keterbatasan benih unggul. Menurut Ferdinand, sebagian besar petani masih menggunakan varietas benih yang sama sehingga produktivitas belum maksimal. Akibatnya, terdapat selisih hasil panen sekitar 4 hingga 5 ton per hektare dibandingkan potensi yang seharusnya bisa dicapai.

Keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga menjadi perhatian. Dari total kebutuhan yang ada, baru sekitar 50 persen yang dapat dipenuhi sehingga mekanisasi pertanian belum berjalan optimal.

Di sisi lain, sektor pertanian juga menghadapi tantangan regenerasi petani. Banyak masyarakat mulai beralih ke sektor pekerjaan lain karena menganggap usaha tani belum mampu memberikan pendapatan yang stabil.

“Semoga dengan harga gabah yang kini mencapai Rp6.500 per kilogram, petani semakin termotivasi untuk terus mengembangkan usaha pertaniannya dan tidak beralih ke sektor lain,” katanya.

Ferdinand juga mengingatkan agar lahan yang telah dibuka melalui program cetak sawah tidak dialihfungsikan. Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perbaikan sistem irigasi menjadi langkah penting agar lahan sawah tetap produktif dan tidak beralih fungsi menjadi komoditas atau peruntukan lainnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Ida Widi Arsanti, menegaskan keberhasilan Gerakan Tanam Serempak sangat bergantung pada pendampingan yang dilakukan penyuluh pertanian lapangan (PPL).

“Percepatan tanam harus terus dijaga melalui pengawalan yang kuat. Penyuluh bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan seluruh lahan yang siap tanam dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan potensi ancaman El Nino berdasarkan prakiraan BMKG. Untuk mengantisipasi dampaknya, pemerintah terus mendorong program pompanisasi agar pasokan air bagi lahan pertanian tetap terjaga.

“Kita harus mengantisipasi El Nino. Salah satu solusinya adalah pompanisasi agar ketersediaan air tetap terjaga sehingga petani bisa terus menanam. Namun, di beberapa daerah yang sudah mulai turun hujan, kami mendorong agar penanaman segera dilakukan,” jelas Ida.

Menurutnya, peningkatan produksi pangan nasional tidak cukup hanya mempertahankan Indeks Pertanaman (IP) 200, tetapi harus ditingkatkan menjadi IP300 dengan dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk menjaga harga gabah tetap menguntungkan.

“Target kita bukan lagi IP200, tetapi IP300. Harga gabah juga harus tetap memberikan keuntungan bagi petani agar mereka semakin semangat meningkatkan produksi,” katanya.

Ida juga mengingatkan agar lahan yang masuk dalam program Optimalisasi Lahan (Oplah), Corporate Social Responsibility (CSR), maupun cetak sawah rakyat tidak dialihfungsikan.

“Jangan sampai lahan Oplah, CSR, maupun cetak sawah rakyat dikonversi untuk penggunaan lain. Lahan yang sudah dibuka harus dimanfaatkan dan ditanami, bukan dibiarkan terlantar,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan produktivitas pertanian harus dilakukan melalui intensifikasi berbasis agribisnis modern dengan target produksi mencapai 10 ton gabah per hektare. Untuk itu, peran penyuluh pertanian lapangan sangat dibutuhkan dalam mendampingi petani.

“Saya berharap para penyuluh pertanian tidak pernah lelah mendampingi petani. Teruslah membantu mereka agar produktivitas pertanian semakin meningkat dan target swasembada pangan dapat tercapai,” tutup Ida.(**)