KONAWE, EDISIINDONESIA.id– Pemerintah Kabupaten Konawe dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI akhirnya menyepakati skema pembiayaan untuk dua proyek strategis daerah pada tahun 2026. Kesepakatan ini ditandai dengan digelarnya Rapat Teknis Pembiayaan Pembangunan yang dipimpin langsung oleh Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., bersama Team Leader Divisi Pembiayaan Publik 1 PT SMI, Joan Juliandi Tampubolon, beserta rombongan, di Ruang Rapat Bupati Konawe, Senin (25/5/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung alot namun konstruktif tersebut, disepakati pendanaan untuk pembangunan RSUD Pratama Konawe (Tipe D) dan Pembangunan Pasar Induk Pangan. Total nilai pembiayaan yang disetujui mencapai lebih dari Rp110 miliar, dengan rincian Rp66,879 miliar untuk pembangunan rumah sakit dan Rp44,089 miliar untuk pembangunan pasar induk.

Bupati Yusran Akbar menegaskan, kedua proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik biasa, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak terburu-buru dalam proses, melainkan mengutamakan kualitas dan manfaat jangka panjang.

Lokasi Strategis, Jauh dari Polusi Industri

Sekretaris Daerah Konawe, Dr. Ferdinand, menjelaskan secara rinci rencana pembangunan RSUD Pratama Konawe yang akan dibangun di Kecamatan Anggalomoare. Lokasi ini berjarak sekitar 10 kilometer dari Kota Kendari dan 20 kilometer dari Kawasan Industri Morosi, berdiri di atas lahan seluas 2,3 hektar yang sudah dibebaskan, serta berada di sisi utara jalan nasional sehingga aksesnya sangat mudah.

“Kami memilih lokasi ini dengan pertimbangan utama kesehatan, yaitu jauh dari polusi dan paparan logam berat kawasan industri Morosi yang jangkauannya sekitar 5 kilometer, namun tetap strategis karena melayani tujuh kecamatan di wilayah bawah,” ujar Sekda Ferdinand, mengutip arahan Bupati.

Secara desain, rumah sakit ini direncanakan berkonsep bangunan vertikal dua lantai dengan luas bangunan 4.200 meter persegi dan kapasitas 50 tempat tidur. Berdasarkan kajian PT SMI, tingkat penggunaan tempat tidur diproyeksikan mencapai 59% pada tahun 2035, angka yang dinilai realistis dan layak secara teknis.

Bupati Yusran Akbar memberikan catatan khusus terkait desain bangunan. Ia menginginkan bentuk yang estetis namun tetap ekonomis, awet, dan nyaman bagi pasien.

“Jangan buat rumah sakit sekadar bangunan biasa. Ini tempat orang berobat. Kalau bangunannya bagus, bersih, dan rapi seperti hotel, psikologi pasien pun akan lebih tenang. Tapi ingat, syarat utamanya adalah tahan lama dan pelayanannya harus nomor satu,” tegas Bupati.

Ia menegaskan pesan yang menjadi sorotan utama: “Jangan sampai bangunannya megah dan mewah, tapi pelayanan kesehatannya nol. Itu yang harus kita hindari.”

Skema Pembayaran: Hindari Tumpukan Beban di Akhir Masa Jabatan

Pembahasan juga menyoroti skema penarikan dan pengembalian pinjaman agar tidak memberatkan keuangan daerah di masa mendatang. Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPD) mengusulkan agar pembayaran pokok dan bunga tidak tertumpuk pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati (2029–2030).

“Kami usulkan distribusi pengembalian pokok dan bunga disebar merata dari awal, tidak menumpuk di tahun 2028–2029. Khusus untuk rumah sakit, kami minta pencairan dana lebih besar di tahun 2026 agar bunga mulai berjalan di 2027 dan pembangunan fisik bisa mencapai 80% tahun itu juga,” ungkap perwakilan TPD.

Bupati Yusran juga mengingatkan adanya potensi dampak kenaikan BI Rate yang berisiko menaikkan suku bunga pinjaman. “Kita terus pantau perkembangan BI Rate, karena pasti berpengaruh. Nanti kita akan negosiasikan lagi dengan PT SMI agar bunganya tetap terjangkau dan tidak memberatkan APBD,” ujarnya.

Dukungan penuh terhadap rencana ini disampaikan Ketua DPRD Konawe, Imade Asmaya, yang hadir bersama para pimpinan komisi. Ia meminta seluruh rincian pembiayaan dipaparkan secara transparan agar bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat.

“Konawe punya catatan pembayaran utang yang baik, tidak pernah macet. Tapi kami ingatkan kembali, pastikan lokasi benar-benar strategis dan pelayanannya optimal. Jangan sampai fasilitas mewah tapi masyarakat kecewa,” tegas Imade.

Satu keputusan menarik disampaikan Bupati terkait nama rumah sakit. Ia memutuskan untuk tidak menggunakan nama kawasan tertentu agar tidak menimbulkan persepsi diskriminatif.

“Jangan dipakai nama Rumah Sakit Morosi, nanti kecamatan lain merasa tidak dilayani. Saya tetapkan namanya Rumah Sakit Pratama Konawe, ini milik kita semua, identitas seluruh warga Konawe,” putusnya.

PT SMI Komitmen Dampingi Hingga Pengelolaan

Istimewanya, kerja sama ini tidak hanya sebatas pendanaan pembangunan fisik. PT SMI berkomitmen mendampingi Pemkab Konawe hingga tahap pengelolaan, mulai dari penyusunan manajemen, pengurusan izin operasional, kerja sama dengan BPJS Kesehatan, pemenuhan SDM medis, hingga pengadaan alat kesehatan. Pihak PT SMI juga akan memfasilitasi pertemuan Bupati dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI untuk mendapatkan dukungan insentif alat kesehatan.

Jadwal pematangan lahan direncanakan dimulai pada Juni 2026. Mengingat bentuk bangunan yang vertikal dua lantai, konstruksi diperkirakan berlangsung selama 4 hingga 5 bulan. Dengan kesepakatan yang telah dimatangkan, Pemkab Konawe optimistis RSUD Pratama Konawe dan Pasar Induk Pangan segera terwujud menjadi wajah baru pelayanan kesehatan dan pusat perekonomian daerah. (**)