EDISIINDONESIA.id – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah agar segera mengevaluasi kebijakan anggaran negara karena risiko defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus membengkak akibat kenaikan harga energi global.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Risiko Defisit APBN dan Dampaknya

Jusuf Kalla menegaskan bahwa kenaikan harga minyak global akan meningkatkan beban subsidi energi dalam negeri. Jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian kebijakan, defisit APBN bisa melebar secara signifikan.

“Kalau defisit terus, kita bisa gagal bayar,” katanya saat menanggapi dampak konflik Timur Tengah terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Sorotan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, sejumlah kebijakan Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari publik. Program seperti anggaran jumbo MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), impor mobil dari India, gentengisasi, hingga konversi kendaraan bensin ke listrik menjadi perhatian kritikus dan masyarakat.

Ahmad Tsauri, kreator digital yang rutin membahas persoalan kebijakan pemerintah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap program-program tersebut.

“Bayangkan KDMP direncanakan 80.000 titik. Modal per titik 3 miliar rupiah, untuk pembangunan. Dari potongan dana desa beberapa tahun. Belum termasuk tanah, produk, peralatan termasuk 105.000 mobil impor,” jelas Ahmad Tsauri, dikutip Selasa (10/3/2023).

Lebih lanjut, dia menyebutkan pinjaman lunak himbara yang mencapai puluhan triliun rupiah untuk 80.000 koperasi desa tersebut.

“KDMP tidak jelas. Hanya APBN saja yang jelas keluar tapi output dan outcome-nya tidak jelas. Belum gentengisasi, sampai KUR disalurkan untuk pemasangan genteng,” kritiknya.

Kritik Terhadap Pelaksanaan Program dan Dampaknya

Ahmad Tsauri juga menyoroti pelaksanaan program MBG yang dinilai carut marut dan konversi 125.000 motor bensin ke listrik yang menyerap anggaran besar. Dia menambahkan bahwa sebagian besar listrik di Indonesia masih diproduksi dari solar oleh rekanan pihak ketiga PLN.

“Ada yang ngomong, kasih kesempatan buat bangun 5 tahun?” tanyanya.

Menurut Tsauri, rakyat sudah memberi kesempatan kepada delapan Presiden, sehingga masyarakat sudah terlatih menilai Presiden yang paham masalah, solusi, dan serius mengurus negara.

Dia mengingatkan bahwa dalam bisnis ada business canvas yang dapat membaca persentase keberhasilan suatu proyek sebelum dijalankan. Namun, jika banyak unsur tidak terpenuhi atau ada celah fraud seperti dalam beberapa program pemerintah, proyek bisa gagal.

“Pak Prabowo dari berbagai indikator sungguh bapak tidak punya kapabilitas jadi Presiden. Punten,” pungkas Ahmad Tsauri.

Lebih lanjut, Tsauri menyarankan agar pemerintah fokus mengurusi rakyat kecil dan memperhatikan kondisi dalam negeri, mengingat dalam 12 hari kerja IHSG sudah turun 15 persen dan nilai dolar menyentuh rekor di atas 17.000 rupiah. (edisi/fajar)