EDISIINDONESIA.id – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan maklumat penghentian sementara keberangkatan jemaah haji 2026.

Langkah ini dianggap penting menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah haji Indonesia.

Urgensi Penghentian Keberangkatan Jemaah Haji
Marwan menegaskan bahwa situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah saat ini sangat tidak menentu dan berisiko tinggi. Ia menyoroti insiden serangan rudal yang mengenai Bandara Internasional Dubai hingga merusak gedung terminal utama sebagai bukti nyata dampak konflik terhadap jalur penerbangan internasional.

“Pemerintah harus membuat maklumat baru selain maklumat yang kemarin yang mengimbau tidak berangkat, nyatanya berangkat. Kalau sudah berangkat, langkah-langkahnya apa,” katanya kepada awak media, Jumat (6/3/2026).

Persiapan Skenario Alternatif dan Koordinasi Intensif
Selain mengusulkan penghentian keberangkatan, Marwan juga meminta pemerintah menyiapkan skenario alternatif apabila jemaah haji tetap diberangkatkan. Salah satu opsi yang disarankan adalah pengalihan rute penerbangan melalui wilayah Afrika untuk menghindari daerah konflik.

“Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayar itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada Masyair yang di Armuzna,” jelasnya.

Marwan mengingatkan bahwa perubahan skenario perjalanan haji ini dapat berdampak signifikan pada aspek keuangan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan koordinasi intensif dengan maskapai penerbangan, penyedia layanan akomodasi, serta otoritas Arab Saudi.

“Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan berangkat, tentu jemaah yang sekarang berangkat, sementara uangnya sudah habis, itu pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak,” bebernya.

Keselamatan Jemaah Sebagai Prioritas Utama
Marwan menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah.

Ia juga menyarankan pemerintah dapat mengajukan maklumat penghentian keberangkatan haji kepada pemerintah Arab Saudi apabila kondisi keamanan dianggap tidak memungkinkan.

“Pemerintah Indonesia pernah melakukan kebijakan serupa pada masa pandemi Covid-19, ketika keberangkatan jemaah haji dihentikan demi keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (edisi/fajar)