EDISIINDONESIA.id – 110 WNI dilaporkan menjadi korban eksploitasi di perusahaan online scam di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja. Insiden itu berujung kerusuhan karena 97 WNI mencoba kabur dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengungkap bahwa seluruh WNI kini berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk proses pendataan dan pemeriksaan otoritas setempat.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pekerja migran agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Kasus ini menjadi peringatan serius bagi kita semua bahwa kebutuhan ekonomi dan sempitnya kesempatan kerja yang aman di dalam negeri sering kali memaksa warga kita mengambil risiko tinggi berangkat kerja ke luar negeri,” ujar Puan kepada wartawan, dikutip Jumat (31/10/2025).

Puan menilai, kasus ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri, sekaligus menyoroti mendesaknya penyediaan lapangan kerja layak di dalam negeri.

“Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi, di mana pun mereka bekerja,” katanya.

Politisi PDIP ini menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran sejak tahap prakeberangkatan. Ia meminta agar calon pekerja mendapatkan informasi yang akurat, pelatihan memadai, serta penempatan yang telah terverifikasi.

“Pemerintah melalui P2MI, Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait perlu memperkuat koordinasi agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa izin penempatan resmi,” pintanya.

Puan juga mengusulkan sistem peringatan dini (early warning system) bagi pekerja migran dengan melibatkan kerja sama antar lembaga mulai dari Ditjen Imigrasi, aparat bandara, hingga maskapai penerbangan, guna memantau perjalanan mencurigakan ke negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.

Namun, Puan mengapresiasi langkah cepat KBRI Phnom Penh dan KP2MI dalam mengevakuasi para korban, namun mengingatkan agar upaya pemerintah tak berhenti hanya pada penyelamatan.

“Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban, serta membuka akses ke pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” sarannya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa akar persoalan migrasi nonprosedural harus dijawab dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja produktif di dalam negeri, khususnya di sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.

Puan juga mendorong perluasan kemitraan publik-swasta (public-private partnership) dalam investasi tenaga kerja, serta percepatan pembangunan kawasan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.

“Selama lapangan pekerjaan di dalam negeri belum cukup tersedia dan tidak memberikan rasa aman serta penghasilan layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meskipun risikonya tinggi,” tandasnya. (edisi/fajar)