KENDARI, EDISIIMDONESIA.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menegaskan perlunya penguatan ketahanan pangan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan di tengah dinamika ekonomi.

Hal ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Ketersediaan Pangan Strategis yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Rabu (29/10/2025).

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menyampaikan bahwa tingkat inflasi Kota Kendari saat ini masih terkendali di angka 2,99 persen year on year. Namun ia mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan ekonomi.

“Inflasi kita tergolong stabil, namun jika turun terlalu rendah hingga di bawah 1,5 persen dapat menimbulkan deflasi yang justru berbahaya bagi pergerakan ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, deflasi dapat menyebabkan turunnya harga jual komoditas secara drastis sehingga melemahkan roda ekonomi daerah dan memengaruhi daya beli masyarakat.

Karena itu, ia menilai penguatan sektor pangan menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Kendari.

Wali kota juga menegaskan bahwa Kota Kendari hingga saat ini belum sepenuhnya mandiri dalam sektor pangan karena masih bergantung pada pasokan dari daerah lain. Ia mendorong optimalisasi potensi lokal untuk memperkuat ketahanan pangan.

“Kita memang belum mandiri pangan, tetapi kita harus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar dengan memaksimalkan potensi daerah. Sinergi antar sektor sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal ini,” tegasnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, menambahkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah, distributor, dan pelaku usaha agar distribusi pangan tetap lancar serta harga tetap terjaga.

“Rapat ini menyatukan langkah dan persepsi semua pihak agar ketersediaan pangan tetap aman dan tidak terjadi gejolak harga di pasar,” jelasnya.

Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah pihak seperti Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Badan Pusat Statistik (BPS) Kendari, Bulog Sulawesi Tenggara, serta perwakilan kepolisian sebagai bentuk pengawasan bersama terhadap distribusi dan harga pangan, sekaligus mencegah praktik penimbunan.(**)