EDISIINDONESIA.id-Badan Gizi Nasional (BGN) didesak untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul peningkatan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa di berbagai daerah dalam beberapa minggu terakhir. Banyak siswa terpaksa harus mendapatkan perawatan medis akibat kejadian ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menekankan pentingnya menjaga manfaat besar dari program MBG agar tidak ternodai oleh masalah tata kelola di lapangan. “Kasus keracunan tidak boleh dianggap remeh. Keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (27 September 2025). Ia juga menekankan perlunya standar “zero accident” dalam pelaksanaan program ini.

Evaluasi menyeluruh ini diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat positif yang dibawa oleh program MBG tidak tertutupi oleh catatan buruk dalam pengelolaannya. Komisi IX DPR juga akan mendorong BGN untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM dalam menetapkan standarisasi keamanan pangan untuk program MBG.

Lebih lanjut, Putih Sari menyatakan bahwa perbaikan tata kelola secara menyeluruh sangat penting agar program MBG dapat kembali pada tujuan awalnya, sesuai dengan visi Presiden Prabowo, yaitu menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berdaya saing tinggi serta menjadi penggerak perekonomian lokal.

Evaluasi MBG harus mencakup setiap detail dalam rantai pasok, mulai dari pemilihan dan penyimpanan bahan baku, proses memasak, pengendalian kualitas, pengemasan, hingga pengantaran. “Perhatian khusus harus diberikan pada standar keamanan pangan dan pencegahan kontaminasi di setiap tahap,” pungkasnya.(edisi/rmol)

.