MUNA, EDISIINDONESIA.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna menggelar kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu di Raha pada Sabtu, 27 September 2025. Acara ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan kapasitas pengawasan demi Pemilu yang berkualitas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong (hadir secara daring), Bupati Muna, Ketua dan anggota Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra), salah satu Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan KPU Muna, serta peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan eks Panwas Kecamatan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Ketua Bawaslu Muna, Al Abzal Naim, menyatakan bahwa penguatan kelembagaan ini adalah momentum krusial bagi Bawaslu dalam menghadapi tugas-tugas pengawasan yang ada dan yang akan datang.

“Ini adalah semangat baru untuk menghadapi Pemilu ke depan. Selain itu, kami juga terus mengawasi kegiatan non-tahapan seperti pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,” ujarnya.

Senada, Bupati Muna, Bachrun, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan untuk membangun organisasi yang kokoh, kuat, profesional, dan berintegritas. “Keberadaan Bawaslu sangat mutlak diperlukan.

Kami berharap Bawaslu dapat bekerja secara profesional, adil, dan jujur,” tegas Ketua KAHMI Muna ini. Bachrun juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara, khususnya Bawaslu, atas pengawasan Pilkada 2024 di Muna yang berjalan aman dan damai.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Bawaslu Provinsi Sultra dan Bawaslu Muna. Menurutnya, kinerja baik mereka berhasil membantah kekhawatiran banyak pihak yang sempat melabeli Pilkada di Muna sebagai ‘zona merah’ pada pemilihan 2024.

“Jika penyelenggara mendapatkan kepercayaan publik, maka hasil pemilihan juga akan berjalan dengan baik, aman, dan damai. Ini harus terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan,” seru Bahtra secara daring.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti tantangan kepemiluan yang semakin kompleks dan rumit di masa depan. Oleh karena itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu harus terus diperkuat dan ditingkatkan. “Anggota Komisi II DPR RI akan terus memberikan dukungan dari segi regulasi.

Bawaslu juga harus bekerja sama dengan masyarakat untuk pengawasan di tingkat bawah, demi mewujudkan Pemilu yang berkualitas,” lanjutnya. Ia berharap, “Kerja sama yang baik antar-sektoral akan memastikan penyelenggaraan Pemilu ke depan berjalan sesuai keinginan masyarakat.”

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Sultra, Iwan Rompo Banne, mengakui keterbatasan kuantitas personel Bawaslu hingga tingkat bawah. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan.

“Maka dari itu, pengawasan partisipatif perlu dilibatkan. Kami juga berharap dukungan dari berbagai pihak dalam kegiatan penguatan kelembagaan ini, sehingga kualitas demokrasi dapat kita jaga bersama-sama,” pungkasnya.(**)