KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Peran dan Kapasitas Camat dan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kamis (4/9/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan visi Kota Kendari lima tahun ke depan: layak huni, maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa camat dan lurah adalah ujung tombak pemerintahan di lapangan.

Peran mereka dinilai strategis dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Salah satu kebijakan besar yang akan dijalankan adalah program dana kelurahan dan Rp100 juta per RT, yang mulai efektif pada 2026.

Dana tersebut wajib direncanakan melalui musyawarah bersama warga, tokoh agama, pemuda, hingga RT/RW.

“Jangan sampai program hanya disusun sepihak oleh lurah tanpa menyerap kebutuhan riil masyarakat. Kita ingin setiap rupiah benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat,” tegas Wali Kota.

Menurutnya, program ini merupakan terobosan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Selama ini, anggaran kelurahan dianggap masih kecil dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan.

Dengan model baru tersebut, setiap RT diharapkan mampu menginisiasi program nyata sesuai kebutuhan lingkungannya.

Selain perencanaan partisipatif, Wali Kota juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan.

Aparatur diminta membuka akses informasi seluas-luasnya, baik kepada masyarakat maupun DPRD.

“Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua anggaran bisa diakses publik, karena kita ingin membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(**)