KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Sejumlah media lokal di Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang berjuang keras untuk bertahan hidup. Era digital yang penuh tantangan, pendapatan iklan yang seret, dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah membuat banyak media terancam gulung tikar.

Kondisi ini berdampak langsung pada nasib para jurnalis di lapangan yang sudah berjuang dengan segala keterbatasan.

Kondisi memprihatinkan ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak, mulai dari organisasi pers, akademisi, hingga aktivis masyarakat sipil.

Semua sepakat bahwa media lokal adalah pilar penting untuk menjaga informasi tetap terbuka, kebijakan transparan, dan demokrasi tetap hidup di daerah.

“Kalau media lokal sampai kolaps, yang rugi bukan cuma jurnalis, tapi seluruh masyarakat Sultra. Media lokal itu yang paling dekat dengan denyut nadi masyarakat, yang menyuarakan aspirasi yang mungkin tidak terdengar oleh media nasional,” kata seorang jurnalis senior di Kendari, Jumat (29/8/2025).

Selama ini, media lokal di Sultra punya peran penting dalam menyebarkan informasi tentang pembangunan, mengawasi kinerja pemerintah, dan memberikan edukasi ke masyarakat. Media lokal juga membantu pemerintah daerah dalam menyosialisasikan program-programnya, sekaligus mengontrol birokrasi agar tetap transparan dan akuntabel.

Namun, peran vital ini kini terancam. Banyak media yang kesulitan keuangan karena pendapatan iklan terus menurun dan kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah sangat terbatas. Beberapa perusahaan media bahkan terpaksa berhenti menerbitkan media cetak dan beralih ke platform digital. Sayangnya, tidak semua bisa bertahan karena biaya operasional tetap tinggi.

Selain perusahaan media, para jurnalis juga merasakan dampaknya secara langsung. Kesejahteraan yang minim, perlindungan hukum yang kurang, serta beban kerja yang berat membuat profesi wartawan di daerah semakin sulit.

“Banyak jurnalis yang bekerja hanya dengan honor seadanya, bahkan ada yang tidak punya gaji tetap. Padahal, mereka harus tetap turun ke lapangan, mencari berita, dan menghadapi berbagai risiko,” ungkap seorang wartawan senior di Kendari.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kualitas jurnalisme di Sultra. Jika jurnalis tidak diperhatikan dengan baik, kesenjangan informasi di masyarakat akan semakin besar.

Situasi ini membuat banyak pihak mendesak Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, untuk segera bertindak. Dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi media lokal.

Beberapa bentuk dukungan yang diusulkan antara lain:

1. Membuat regulasi daerah yang mendukung keberlanjutan media lokal.

2. Meningkatkan kerja sama publikasi dengan sistem yang adil dan transparan.

3. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi jurnalis.

4. Menjamin kebebasan pers serta perlindungan hukum bagi wartawan.

“Pemerintah daerah jangan cuma melihat media sebagai alat publikasi program, tapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Tanpa media, informasi pembangunan tidak akan sampai ke masyarakat secara merata,” tegas seorang akademisi dari Universitas Halu Oleo.

Banyak pihak mengingatkan bahwa krisis media lokal sama saja dengan krisis demokrasi. Jika media lokal hilang, ruang informasi akan menyempit, kontrol sosial melemah, dan informasi berpotensi dimonopoli oleh segelintir orang.

Oleh karena itu, dukungan nyata dari pemerintah dan partisipasi masyarakat adalah kunci agar media lokal tetap hidup, jurnalis bisa bekerja secara profesional dan sejahtera, serta informasi tetap berimbang dan akurat.(**)