KENDARI, EDISIINDONESIA.id– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan rapat persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) tahun 2025, dengan melibatkan sejumlah perwakilan media di Kota Kendari. Acara ini berlangsung di Aula Diskominfo Sultra, Jumat (22/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., yang didampingi Kepala Biro Hukum Setda Sultra, Sekretaris Diskominfo, Pranata Humas, staf bidang IKP, serta perwakilan dari berbagai media.
Dalam arahannya, Kepala Diskominfo Sultra menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk fasilitas ID Card khusus untuk memudahkan akses awak media dalam meliput kegiatan Rakornas.
“Media adalah mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan program dan agenda penting. Rakornas PHD ini akan dihadiri oleh para menteri, gubernur se-Indonesia, serta bupati dan wali kota. Kami berharap media dapat mengawal dan mempublikasikan kegiatan ini, sehingga memberikan dampak positif bagi Sulawesi Tenggara,” jelasnya.
Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa Rakornas PHD bukan sekadar seremoni, tetapi juga diharapkan memberikan efek berganda pada perekonomian daerah. Kehadiran tamu dari berbagai provinsi akan meningkatkan pendapatan sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pariwisata lokal. Oleh karena itu, peran media sangat krusial dalam memperkenalkan potensi Sulawesi Tenggara di tingkat nasional.
Kepala Biro Hukum Setda Sultra, Syafril, menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan perhatian besar terhadap kesiapan acara ini. Fokus utama adalah pengaturan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta fasilitas peliputan bagi media.
“Kami berharap sinergi dengan media dapat terjalin dengan baik. Kekurangan yang ada akan menjadi bahan evaluasi bersama, agar pelaksanaan acara strategis berikutnya dapat lebih efektif dan efisien,” ujarnya.
Rakornas PHD 2025 akan diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada 26–28 Agustus 2025.(**)
Comment