KENDARI, EDISIINDONESIA.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rakor ini diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada hari Selasa, 19 Agustus 2025, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dari Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat. Pemprov Sultra mengikuti rakor dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi. Turut hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD teknis terkait lainnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menyampaikan paparan mengenai kondisi inflasi nasional dari Januari hingga Juli 2025. Ia mencatat bahwa pada minggu kedua Agustus 2025, 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, dan 2 provinsi lainnya relatif stabil.

Provinsi yang mengalami kenaikan IPH meliputi Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, serta Papua Pegunungan.

Sementara itu, 22 provinsi yang mengalami penurunan IPH termasuk Sulawesi Tenggara, Lampung, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

“Komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan IPH di 14 provinsi tersebut adalah cabai merah, bawang merah, dan beras,” jelas Ateng.

Menanggapi hal ini, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya peran Bulog untuk lebih intensif bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga kestabilan harga di pasaran.

Selain membahas inflasi, rakor juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan program prioritas nasional. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Imran, menyampaikan bahwa per 8 Agustus 2025, terdapat 154 kabupaten/kota yang belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Di Sulawesi Tenggara, beberapa daerah yang belum menerbitkan PBG khusus MBR meliputi Kabupaten Buton, Bombana, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Kami berharap 154 kabupaten/kota ini segera merealisasikan penerbitan dokumen tersebut,” tegas Imran.

Ia menambahkan bahwa Program 3 Juta Rumah telah ditegaskan sebagai program prioritas nasional yang harus segera didukung pemerintah daerah. Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, di mana program perumahan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dievaluasi setiap tahun oleh Kemendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Perumahan Perdesaan KemenPKP juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah:

1. Mengoptimalkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan).

2. Menyampaikan informasi pembangunan baru atau renovasi rumah bagi masyarakat yang dibiayai APBD maupun APBN namun belum tercantum dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

3. Mengimplementasikan kebijakan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR.

4. Mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada APBD 2025 bagi daerah yang belum melakukannya.

5. Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes.

6. Melaporkan hasil pendataan perumahan kepada KemenPKP dan Kemendagri.

Mengakhiri rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan kembali arahan Presiden RI pada pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan, agar pemerintah.(**)