EDISIINDONESIA.id- Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas ribuan tambang ilegal di Indonesia layak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyampaikan pada Sabtu, 16 Agustus 2025, bahwa, “Tekad Prabowo ini selayaknya mendapat dukungan dari seluruh anak bangsa.”

Jamiluddin menekankan bahwa ribuan tambang ilegal yang diduga melibatkan oknum aparat harus ditindak tegas karena dampaknya sangat merugikan bangsa dan negara.

“Ketegasan itu harus diarahkan juga kepada pihak-pihak yang membekingi pengelola tambang ilegal. Karena mereka inilah yang memungkinkan tambang ilegal terus beroperasi,” tegas Jamiluddin.

Jamiluddin juga berharap Presiden Prabowo secara aktif memonitor penegakan hukum terhadap para mafia tambang. Ia menambahkan, “Prabowo perlu mengevaluasi aparat yang mengeluarkan izin tambang. Pembersihan internal harus dilakukan agar aparat yang berwenang dapat meninjau ulang dan membersihkan semua perizinan tambang yang bermasalah.”

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan peringatan keras kepada oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk para mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu untuk bertindak tegas, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.

“Saya beri peringatan! Tidak peduli apakah mereka orang besar, orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal. Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga minimal Rp300 triliun. Ia meminta dukungan penuh dari MPR serta seluruh partai politik untuk menuntaskan masalah ini.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan perlindungan kepada kader partainya sendiri jika terbukti terlibat.

“Kalau ada yang terlibat, segeralah menjadi justice collaborator. Walaupun dia kader Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ujarnya.

Prabowo bahkan telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari luar provinsi saat melakukan penertiban, guna menghindari potensi keterlibatan oknum aparat di wilayah setempat.

“Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Saya sudah lama menjadi orang Indonesia, segala macam ulah saya tahu. Apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya,” pungkasnya.(edisi/rmol)