EDISIINDONESIA.id – Jagad media sosial saat ini dihebohkan dengan ramainya postingan warga yang mengibarkan bendera kru bajak laut Monkey D Luffy dari animasi One Piece.

Ramainya pengibaran bendera ini di Indonesia menyusul makin dekatnya Hari Kemerdekaan Indonesia atau HUT ke 80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025.

Dari berbagai postingan yang beredar di media sosial, pengibaran bendera One Piece ini terjadi di banyak tempat.

Beberapa tempat dikibarkannya bendera ini di antaranya ada di tiang bendera rumah, ada juga yang meletakkannya di panel mobil atau pun truk.

Pengibaran bendera one piece ini kemudian membuat masyarakat bertanya-tanya terkait maknanya.

Pengibaran bendera ini diketahui merupakan bentuk sindiran terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sejak Prabowo Subianto menjabat, ada saja kebijakan yang kemudian dianggap tidak pro rakyat.

Dipilihanya bendera bajak laut kru mugiawara atau julukan bajak laut Monkey D Luffy karena sindiran dan kritik sosial terhadap kondisi politik dan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini.

Bendera One Piece yang dikenal sebagai “Jolly Roger” kru Topi Jerami dalam anime itu dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, penindasan, dan moralitas yang dikalahkan oleh kekuasaan.

Merespons hal ini, pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto memberikan sorotan lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya.

Gigin memyebut Presiden agar sadar dengan tindakan protes yang dilakukan oleh masyarakat.

“Peringatan 17 Agustus digelar oleh masyarakat dengan mengibarkan bendera One Piece,” tulisnya dikutip Minggu (3/8/2025).

“Sebaiknya presiden sadar bahwa rakyat sudah tak terpukau lagi dengan pidatonya yang berapi-api karena sarat dengan khayalan belaka,” tuturnya.

Adapun awal mula ramainya masyarakat yang mengibarkan bendera ini karena mendapat imbauan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dipilihnya One Piece sebagai bentuk ekspresi kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada rakyat kecil dan dinilai timpang dalam kebijakannya.

Ini juga merupakan bentuk kritik sosial yang mengungkap kegelisahan masyarakat atas ketidakadilan dan masalah sosial-politik yang ada.

Hal ini juga merupakan simbol harapan perubahan dan keadilan yang lebih baik ke depannya. (edisi/fajar)