KONAWE, EDISIINDONESIA.id – Kabupaten Konawe menjadi pusat perhatian nasional pada Kamis, 10 Juli 2025, dengan kunjungan simultan empat lembaga negara.

Kehadiran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, TNI AD, Polri, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan pentingnya Konawe dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan.

Fokus utama kunjungan Kejati Sultra adalah penyuluhan hukum bagi kepala desa se-Konawe di Gedung Wekoila. Sekretaris Daerah Konawe, Dr. Ferdinand, SP, MH, menekankan pentingnya pencegahan penyalahgunaan dana desa (ADD dan DD) melalui pemahaman hukum yang baik.

Penyuluhan ini bertujuan melindungi kepala desa dari jeratan hukum akibat pelanggaran pengelolaan keuangan desa.

“Ini bentuk perlindungan hukum agar kepala desa tidak terjerat pidana,” tegas Sekda Ferdy, seraya mengajak para kepala desa untuk aktif bertanya dan memastikan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Penyuluhan tersebut menitikberatkan pada transparansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta konsekuensi hukum atas penyimpangan dana.

Kunjungan lembaga negara lainnya meliputi audiensi TNI AD dengan Bupati Konawe terkait program TMMD 2025, pertemuan Polri dengan Wakil Bupati untuk membahas pengamanan objek vital, dan koordinasi teknis Kemendagri di Kantor Bappeda terkait batas wilayah Konawe-Konawe Utara.

Sekda Ferdy, yang harus membagi waktu di antara berbagai kunjungan, menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi perangkat desa untuk menghindari pelanggaran.

Kunjungan serentak ini menandai komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Konawe, serta memberikan perlindungan hukum bagi para kepala desa.(**)