EDISIINDONESIA.id- Meskipun Kemendagri mengizinkan rapat di hotel, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tetap melarang rapat mewah bagi pejabat Pemprov Jabar. Alasannya? Efisiensi anggaran dan keadilan bagi daerah miskin. Dedi mencontohkan Kabupaten Pangandaran yang kesulitan membayar tunjangan pegawai karena keterbatasan anggaran.

Ia menyoroti ketimpangan fiskal antara kota besar dengan daerah tertinggal, mempertanyakan perlunya rapat mewah di hotel sementara banyak kebutuhan mendesak rakyat yang belum terpenuhi, seperti perbaikan sekolah, jalan, irigasi, dan puskesmas.

Lebih lanjut, Dedi juga menyoroti potensi penyimpangan anggaran dalam penyelenggaraan rapat di hotel.

Ia mengajak pejabat Pemprov Jabar untuk mengadakan rapat sederhana di kantor agar anggaran dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih prioritas. Sikap tegas Dedi ini menuai apresiasi, sekaligus pertanyaan: apakah langkah ini akan diikuti oleh pemerintah daerah lain?

Alasan Perubahan Judul: Judul asli kurang menarik dan tidak mencerminkan isi berita secara komprehensif. Judul baru lebih singkat, lugas, dan menarik perhatian pembaca dengan menekankan sikap tegas Gubernur dan dampak positif kebijakannya bagi rakyat.(edisi/rmol)